Baca tanpa iklan
Terlebih, selama ini anggaran untuk memenuhi syahwat Mas Anies menggelar Formula E diambil dari APBD DKI.
Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo pun membandingkan biaya penyelenggaraan Formula E di Jakarta dengan kota-kota lain di dunia.
Ia menyebut, penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada hanya menelan biaya sebesar C$151.000 atau setara Rp1,7 miliar.
"Bahkan kota Roma, Italia dibebaskan biaya commitment fee hingga penyelenggaraan 2025," kata Anggara, dalam keterangan tertulis Kamis (16/9/2021).
Politisi muda ini pun meminta Pemprov DKI dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) jeli dan mempertanyakan alasan mahalnya biaya komitmen Jakarta dibandingkan kota lain di dunia.
"Ini patut dipertanyakan, mengapa biaya commitment fee Formula E Jakarta sangat tinggi dan jelas membebani APBD Jakarta," lanjutnya.
Baca juga: Demi Mas Anies, Jakpro Kaji Ulang Studi Kelayakan Formula E
“Lalu, mengapa Montreal hanya membayar lima persen dari biaya commitment fee yang ditagihkan Dispora," tambahnya menjelaskan.
PDIP Minta Anies Segera Didugat ke Arbitrase Internasional
Politisi PDIP Gilbert SImanjuntak menilai, gugatan terhadap Gubernur Anies ke Arbitrase Internasional lebih baik dilayangkan oleh operator Formula E (FEO).
"Lebih bagus ya diarbitrase saja, digugat saja. Biar semuanya jadi jelas," ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (16/9/2021).
Jika masalah ini dibawa ke pengadilan, Anies pun tak bisa berkelit dan harus menjelaskan secara gamblang persiapan penyelenggaraan Formula E, termasuk juga soal dana yang sudah dibayarkan.
"Karena kemungkinan kalau interpelasi diwujudkan bisa saja dia berkelit. Kalau sudah di pengadilan, mana mungkin bisa berkelit," ujarnya.
Tak hanya itu, Pemprov DKI juga punya peluang untuk bisa melepas kewajiban membayar commitment fee Formula E selama lima tahun berturut-turut.
Dengan catatan, mas Anies harus bisa membuktikan di pengadilan bahwa imbas pandemi Covid-19 menyebabkan keuangan DKI sudah tak sanggup lagi membayar commitment fee.
"Bisa saja kita menang, bisa saja kita akhirnya tak perlu membayar commitment fee yang belum lunas itu," kata anggota Komisi B DPRD DKI.