Baca tanpa iklan
Tak hanya sekali, politik 'meja makan' juga sebelumnya juga dilakukan oleh ketujuh fraksi penolak interpelasi Formula.
Sebelumnya, mereka sempat diundang makan malam oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di rumah dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN Zita Anjani yang turut hadir dalam rapat itu mengakui, Anies sempat membahas soal Formula E.
"Benar, kami bahas Formula E," ucapnya saat dihubungi TribunJakarta.com, Jumat (27/8/2021).
Dalam pertemuan itu, Zita menyebut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga memberikan gambar soal untung ruginya menggelar Formula E pada Juni 2022 mendatang.
"Pak Anies kasih paparan langsung ke kami, pakai data. Jadi silaturahmi dan penjabatan data," ujarnya.
PDIP ancam coret anggaran Formula E
Fraksi PDIP mengeluarkan ancaman penncoretan alokasi anggaran Formula E yang ditaksir lebih Rp 1,2 triliun bakal dicoret dalam pembahasan anggaran DPRD dan Pemrpov DKI Jakarta.
"Nih sinyal, sinyal yang kuat dari anggota Fraksi PDI Perjuangan ketika pembahasan APBD perubahan beberapa hari kedepan dan APBD 2022," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono di DRPD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/9/2021).
"Nih sinyal belum resmi sikap fraksi tapi tuh sinyal, alokasi untuk Formula E diperintahkan untuk dicoret. Diperintahkan seperti itu ini sinyal kuat, sinyal kuat yang tentunya ada sinyal seperti itu di paripurna interpelasi," tandasnya.
Ia memastikan, terkait pencoretan alokasi anggaran untuk Formula E ini berlaku secara keseluruhan.
Nantinya para anggota Fraksi PDIP di empat komisi DPRD DKI Jakarta akan dikerahkan untuk menolak alokasi anggaran Formula E yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta pimpinan Anies Baswedan.
"Jadi teman-teman semua, semua komisi di lima komisi hanya satu komisi yang tidak dilekatkan alokasi anggaran Formula E, hanya satu komisi, yaitu Komisi C. Semuanya ada dilekatkan alokasi anggaran untuk membantu terselenggara Formula E," ungkapnya.
"Jadi pembiayaan Formula E itu tidak hanya kita dilihat di Dispora saja dan PMD Jakpro, karena di luar itu semua komisi di masukkan. Komisi A misalkan ada Satpol PP di situ, Komenko di situ, Damkar, di situ banyak. Tugas kita adalah menyisir itu ke depan agar tidak dilekatkan kegiatan atau biaya penyelenggaraan Formula E," tandasnya.
Melalui pemberitaan sebelumnya, Fraksi lainnya, yakni Fraksi PSI juga telah mempertanyakan soal biaya penyelenggaraan Formula E.