Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan, tidak ada arahan khusus dari Gubernur Anies Baswedan kepada MUI DKI untuk membentuk cyber army.
Hal ini dikatakan Ariza menanggapi polemik rencana MUI membentuk cyber army untuk membentengi Anies dari serangan buzzer.
"Tidak ada arahan khusus (dari Anies buat bentuk cyber army)," ucapnya di Balai Kota Jakarta, Senin (22/11/2021).
Politisi Gerindra ini pun enggan berkomentar banyak soal rencana pembentukan cyber army oleh MUI DKI ini.
Sebab, hal ini merupakan kewenangan MUI sebagai organisasi keagamaan.
Baca juga: Polemik Pembentukan Cyber Army, PDIP Ingatkan MUI Jalankan Tugas Pokoknya
Untuk itu, orang nomor dua di DKI ini mengaku sangat menghargai rencana MUI ini.
"Setiap organisasi punya kewenangan masing-masing sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) aturan masing-masing. Jadi kami hormati semua," ujarnya.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta akan membentuk tim siber atau cyber army untuk melawan buzzer yang kerap menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar berharap, tim ini mampu melawan buzzer yang acap kali menyudutkan Anies dengan menyebarkan berita bohong atau hoaks.
Padahal di sisi lain, Munahar menilai Gubernur Anies sudah bekerja keras demi kepentingan masyarakat Jakarta.
Jika ada buzzer yang menyerang sosok Anies, nantinya tim khusus ini akan mengangkat keberhasilan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Baca juga: Gubernur Anies Ingin Anggaran Formula E Tidak Gunakan APBD, Ahmad Riza Patria Sebut dari Sponsor
"Beliau ini termasuk 21 orang Pahlawan Dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta," ucapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (20/11/2021).
Tak hanya untuk membela Anies, tim siber ini nantinya juga akan dikerahkan bila ada buzzer yang menyerang para ulama.
"MUI tidak usah takut untuk katakan yang Haq itu Haq. Saya punya prinsip kalau berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada tawar menawar bagi saya," ujarnya.
Sebagai informasi tambahan, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk MUI DKI.
Angka ini jauh lebih besar dibandingkan organisasi Islam lainnya, seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang mendapat Rp5 miliar dan Muhammadiyah Rp4 miliar.
Dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkap alasan Pemprov mengalokasikan anggaran lebih besar untuk MUI.
"MUI adalah induk ormas Islam yang membawahi dan menaungi banyak sekali ormas Islam di DKI Jakarta," ucapnya, Sabtu (6/11/2021) lalu.
Ariza menyebut, perbedaan mencolok pemberian dana hibah ini tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang melanda sejak 2020 lalu.
"Terkait dana hibah semua dana hibahnya ini disesuaikan dengan kemampuan daripada Pemprov DKI," ujarnya.
Baca juga: Anies Didesak Klarifikasi Soal Cyber Army, PWNU: Kesannya Gubernur Bayar MUI DKI
Untuk itu, Pemprov DKI melakukan penyesuain anggaran sesuai skala prioritas dan MUI mendapat porsi lebih banyak.
"APBD kita terkoreksi, terkontraksi cukup tinggi dan MUI memang lebih tinggi dana hibahnya daripada NU dan Muhammadiyah," kata Ariza.