Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menunjuk Bambang Soesatyo alias Bamsoet dan Ahmad Sahroni mengepalai pelaksanaan Formula E di Jakarta menuai kritik.
Diketahui, Ahmad Sahroni diembankan tanggung jawab sebagai ketua pelaksana.
Pria yang juga dikenal sebagai Crazy Rich Tanjung Priok itu merupakan Sekretaris Jenderal Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi NasDem.
Sedangkan Bamsoet dipilih Anies sebagai Ketua Pengarah atau steering committee Formula E Jakarta.
Bamsoet merupakan Politikus Golkar sekaligus Ketua MPR RI.
Penunjukkan dua sosok yang sama-sama pejabat aktif di Senayan dan petinggi IMI itu dinilai politis.
Menurut Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia), Ray Rangkuti, Bamsoet dan Sahroni lebih condong merepresentasikan latar politik dibandingkan profesionalisme.
"Keputusan ini menurut saya lebih banyak bobot politiknya ketimbang bobot profesionalismenya," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (27/11/2021).
Baca juga: Ketika Presiden Jokowi Diseret ke Polemik Formula E, PDIP dan PSI Pasang Badan Sampai Anies Bicara
Ray membandingkan Formula E dengan pelaksanaan World Superbike Mandalika yang digawangi para profesional.
Baginya, ajang kompetisi balapan, terlebih bertaraf internasonal, harus dipegang oleh sosok profesional.
Anies juga dianggap ketinggalan jaman karena masih saja memberikan kursi pimpnan penyelenggaraan kompetsisi babalapan profesional kepada pejabat.
"Kan kalau mestinya mau profesional ya seperti Mandalika, itu semuanya diserahkan kepada mereka yang profesional di bidang itu. Nggak trennya lagi lah pejabat jadi ketua ini ketua (itu) bukan tren lagi," jelasnya.
Baca juga: Sosok Ahmad Sahroni Ketua Pelaksana Formula E: Wakil Rakyat Kalangan Konglomerat yang Pernah Melarat
Penunjukkan Sahroni dan Bamsoet turut dinilai Ray dapat mengikis kepercayaan masyarakat terutama warga Jakarta kepada kepemimpinan Anies.
Sebab, Ray menduga langkah ini diambil Anies lantaran ia melihat masalah yang dihadapi bukan hanya menyoal soal teknis, namun menyasar pada politik.
"Di satu sisi langkah Anies agak mundur sebetulnya. Sebab dia memberikan kepercayaan kayak begini kepada pejabat aktif. Yang agak berbeda dengan semangat yang kita bangun selama ini di mana pekerjaan-pekerjaan itu bisa ditangani kelompok profesional," tandasnya.