Baca tanpa iklan
PDIP Ogah Komentar
Sementara, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, tidak ingin mencampuri soal penunjukkan dua pimpinan IMI sebagai pimpinan pelaksana Formula E.
"Itu kan teknis. Teknis pelaksanaan urusan eksekutif lah dan eksekutif kan sudah mendelegasikan kepada JakPro. Itu urusan JakPro, kita gak ikut campur urusan itu. Urusan JakPro sama eksekutif silakan mau menghire siapa, mengajak siapa, itu hak nya eksekutif dan penyelenggara," jelasnya kepada awak media, Jumat (26/11/2021).
Atas penunjukkan ini, ia tak mencurigai adanya maksud lain.
Pasalnya Gembong bersama sejumlah Dewan Kebon Sirih lainnya hanya mengurusi perihal anggaran untuk commitment fee.
Sedari awal, kata Gembong, tujuan interpelasi lantaran tak adanya transparasi dana kepada DPRD DKI.
"Urusan kita kan soal transparasi anggaran aja. Ketika bicara Formula E mau dilaksanakan silakan, tetapi konsekuensinya adalah interpelasi yang kita gulirkan masih on."
"On itu kan interpelasi masih rapat paripurna yang ditunda kan, masa dibuka enggak ditutup, ngablak terus dong," tandasnya.
Gandeng KPK
Ahmad Sahroni mengatakan, pihaknya ingin KPK mendampingi dan mengawasi jalannya proses penyelenggaraan Formula E agar tidak terjadi potensi korupsi dalam penggunaan anggaran.
"Kami akan meminta audiensi dengan KPK setelah panitia Formula E terbentuk. Jadi KPK harus ikut andil dalam pelaksanaan Formula E 2022," katanya pada Rabu (24/11/2021).
Sahroni menganggap KPK harus turut andil lantaran perhelatan balap akbar ini kerap dibawa-bawa ke dalam kepentingan politik.
"Agar tidak terjadi hal yang politicking. Padahal ini acara branded. Maka kami akan meminta pendampingan," tambahnya.
Senada, Bamsoet juga mempersilakan KPK untuk mengusut bila terendus dugaan korupsi di dalam perencanaan Formula E.
Harus Berjalan