Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai, program sumur resapan yang dijalankan Gubernur Anies Baswedan tak bermanfaat.
Sebab, bencana banjir hingga kini masih menjadi momok bagi warga ibu kota setiap kali musim hujan tiba.
"Sumur resapan itu enggak ada gunanya. Jakarta dibilang tidak banjir itu bohong," ucapnya usai konpers persiapan Munas FKPPI di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (17/12/2021).
Untuk mengatasi banjir, Prasetyo menilai, cara paling efektif ialah dengan menjalankan program normalisasi sungai.
Namun, program penanganan banjir yang jadi unggulan di masa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ini mangkrak di era Anies Baswedan.
Baca juga: Tolak Mentah-mentah Usulan PSI, Ketua DPRD DKI: Buat Apa Bikin Pansus Sumur Resapan?
Padahal, Pemprov DKI hanya bertugas melakukan pembebasan lahan di wilayah bantaran sungai.
Sedangkan, proses pengerjaan normalisasi dilakukan oleh pemerintah pusat atau dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP).
"Yang bener itu normalisasi. Alur sungai diperbaiki, dinormalisasi," ujarnya.
Politisi senior PDIP ini menyebut, lokasi yang tanahnya harus dibebaskan oleh Anies sejatinya sudah ditentukan.
Namun, pembayaran ganti rugi ternyata tak kunjung dilakukan Gubernur Anies Baswedan.
Bukannya menyelesaikan masalah tersebut, Anies justru mencari program lain untuk mengatasi masalah banjir di ibu kota, salah satunya dengan pembuatan sumur resapan.
Baca juga: Sumur Resapan di Bidara Cina Mangkrak, Ketua DPRD DKI Tunjuk Anies, Minta BPK dan Polisi Periksa
"Sebenarnya tinggal dicari masalahnya (kenapa normalisasi enggak jalan), tapi ini kan enggak. Malah mencari-cari hal yang enggak mungkin, seperti sumur resapan," kata Prasetyo.
Lantaran dianggap tak efektif, DPRD DKI akhirnya mencoret anggaran sumur resapan dalam pembahasan Rancangan APBD 2022.
Prasetyo pun berharap Anies bisa fokus menyelesaikan pembebasan lahan untuk normalisasi di sisa masa jabatannya yang akan berakhir Oktober 2022 mendatang.
Ketua DPRD DKI Tolak Mentah-mentah Usulan PSI
Usulan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut masalah program sumur resapan dimentahkan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.
Menurutnya, tidak ada urgensi pembentukan pansus lantaran anggaran sumur resapan untuk 2022 mendatang sudah dicoret dari APBD.
"Saya rasa enggak perlu, dananya sudah saya nolkan, ngapain bikin pansus lagi," ujarnya di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (17/12/2021).
Politikus senior PDIP itu menjelaskan, alokasi anggaran sumur resapan dicoret dari APBD Pemprov DKI Jakarta Tahun 2022. Sebab, program tersebut dianggap tidak efektif mengatasi banjir di ibu kota.
Baca juga: Proyek Sumur Resapan Anies Resahkan Warga, PSI Usulkan Pembentukan Pansus
Bukannya mengurangi titik genangan banjir, program sumur resapan malah menimbulkan polemik.
Pasalnya, proyek tersebut justru membuat jalan rusak sehingga membahayakan pengendara yang melintas.
Bahkan, mobil Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka sempat terperosok akibat tutup sumur resapan yang ambles saat melintas di Jalan Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
Baca juga: Sumur Resapan di Bidara Cina Mangkrak, Ketua DPRD DKI Tunjuk Anies, Minta BPK dan Polisi Periksa
Belum lagi proyek pembuatan sumur resapan di kawasan Bidara Cina yang mangkrak dan justru membahayakan anak-anak.
"Sumur resapan itu enggak ada gunanya, yang benar itu normalisasi. Teruskan dong normalisasi," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) sumur resapan.
Pasalnya, banyak keluhan dari masyarakat yang diterima PSI terkait salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengatasi banjir di ibu kota ini.
"Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Sumur Anies Baswedan ini ada yang merusak jalan, ada yang terbengkalai, hingga ada yang mengancam keselamatan pengguna jalan," ucap politisi PSI Justin Adrian, Rabu (15/12/2021).
Baca juga: Polemik Program Sumur Resapan, DPRD Minta Anies Maksimalkan Normalisasi & Tanggul Guna Atasi Banjir
Banyaknya masalah yang ditimbulkan dari sumur Anies Baswedan ini pun disebutnya harus diusut tuntas.
Pasalnya, alokasi anggaran untuk program sumur resapan mencapai Rp411 miliar pada 2021 ini.
"Sumur Anies empat ratus miliar malah resahkan warga," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Anggota Komisi D DPRD DKI ini pun menilai, Anies cs tidak terbuka soal pembuatan sumur resapan ini.
Sebab, DPRD DKI tidak pernah diperlihatkan data lokasi pembangunan sumur resapan yang dibuat mas Anies.
Baca juga: BP BUMD Ungkap Alasan Anies Copot Dirut PAM Jaya: Enggak Ada Masalah, Cuma
Ia pun menuding Anies menyembunyikan banyak masalah dalam pembangunan sumur resapan.
"Kamo terus meminta data pembangunan sumur resapan dibuka kepada publik, karena tahun ini titiknya sangat banyak," kata dia.
"Saat Pemprov tidak membuka data tersebut, kami jadi curiga ada yang ditutup-tutupi," sambungnya menjelaskan.
Dengan pembentukan Pansus sumur resapan, diharapkan berbagai permasalahan dalam pembangunan sumur resapan dapat diselesaikan, sehingga bisa memberikan manfaat kepada warga ibu kota.
"Langkah ini harus kami ambil karena Pemprov DKI kurang terbuka. Kami harap fraksi-fraksi lain juga dapat mendukung langkah ini," tuturnya.
"Kami ingin pastikan warga Jakarta menerima manfaat dari Rp411 miliar ini," tambahnya menjelaskan.
Program sumur resapan buatan Gubernur Anies Baswedan belakangan memang menjadi sorotan.
Bukannya mengurangi banjir, pembuatan sumur resapan justru dianggap bikin resah warga lantaran dalam proses pembangunannya justru merusak jalan.
Bahkan, mobil milik Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka sempat terperosok masuk ke dalam sumur resapan yang ambles di Lebak Bulus, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.