Baca tanpa iklan
"Yang namanya revisi itu kalau salah. Ini enggak ada yang salah dengan prosesnya," sambungnya.
Hariyadi menilai, Gubernur Anies Baswedan sebagai sosok yang mudah ditekan.
Pasalnya, keputusan itu direvisi setelah buruh menggelar demo hingga berjilid-jilid di depan kantor Anies di Balai Kota Jakarta.
"Berubah (aturan UMP) itu karena tekanan.
Bahaya negara dikendalikan dengan tekanan-tekanan," ujarnya.
"Kita harus lihat secara lebih holistik, secara tatanan aturan yang ada," sambungnya menjelaskan.
Ia pun mendesak agar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berpedoman pada PP Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
Dalam PP itu dijelaskan kenaikan UMP DKI 2022 hanya sebesar 0,89 persen, bukan 5,1 persen.
Baca juga: Sempat Kritik Cyber Army MUI DKI, Kini Ketua PWNU Jakarta Sebut Anies Pemimpin Indonesia Masa Depan
"Ketemu angka 0,89 persen itu ada prosesnya, ada aturannya melalui PP 36. Tata cara perhitungannya ada di sana.
Jadi itu bukan perkara kita debat-debat mau naik berapa," tuturnya.