Baca tanpa iklan
Bahkan ia mengklaim, studi banding yang dilakukan perwakilan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini punya landasan hukum yang jelas,
Aturan yang dimaksud Zita ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20/2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri.
"Instansi Pemerintah, pejabat publik, anggota legislatif, kerja-kerjanya pasti ada studi banding, karena manfaatnya jelas, menambah wawasan yang akan diimplementasikan di lingkungannya masing-masing, bukan hura-hura," ujarnya.
Politisi muda PAN ini mengakui, polemik penyelenggaraan Formula E turut menaikkan tensi politik di ibu kota.
Pasalnya, tak sedikit pihak yang terus-terusan mengkritik kebijakan penyelenggaraan Formula E.
"Setelah ramai soal tender gagal, kini studi banding ke Diriyah yang jadi bahan permasalahan.
Saya pikir, kondisi politik saat ini sudah semakin tidak wajar," kata Zita.
Untuk itu, ia meminta agar para tokoh yang kerap mengkritik Anies untuk tetap menjaga situasi dan kondisi politik di Jakarta.
Baca juga: Selidiki Dugaan Korupsi Formula E, Wakil Ketua Komisi E DPRD dari PSI Dipanggil KPK
Apalagi, bila Formula E terselenggara dengan baik maka nama Indonesia juga akan harum di mata dunia.
"Saat ini, tugas kita membantu Pak Gubernur sukseskan hajat Jakarta. Formula E masih proses, tokoh-tokoh politik jaga stabilitas politik.
Tunjukan, Jakarta juga bisa buat event sebagus Diriyah," kata Anies. (*)