Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal angkat bicara soal aksi mafia tambang yang terjadi di Sumatera Selatan.
"Praktik-praktiknya memang banyak mengindikasikan atau seringkali diwarnai dengan pengaruh dari shadow government, kemudian ada praktik-praktik ilegal yang sering kali merugikan bagi masyarakat sekitar dan juga bagi lingkungan," kata Faisal, Rabu (4/5/2022).
Menurutnya, praktik tersebut seringkali tak hanya melibatkan oknum penegak hukum atau aparat hukum, tapi sampai juga kepada oknum daripada pemerintah, oknum penguasa yang tentu saja bekerjasama dengan pihak yang ingin menguasai tambang tersebut secara ilegal.
"Seperti yang saya sebutkan, shadow government sebetulnya adalah di luar pemerintahan tapi memiliki pengaruh dari sisi kemampuan modal capital mereka, yaitu pihak yang ingin menguasai tambang-tambang terutama yang di daerah-daerah," katanya.
Untuk itu, Faisal pun setuju jika KPK dan Polri harus turun sampai ke praktik mafia tambang.
Baca juga: ICW Desak KPK Usut Kasus Mafia Tambang di Sumatera Selatan
"Saya rasa setuju kalau kemudian KPK dan Polri memang mesti harus turun sampai ke bawah, sampai ke praktik-praktik sektor pertambangan ini, karena itu masih marak sampai sekarang," lanjutnya.
Faisal pun meyakini, terkait dengan dugaan para mafia tambang yang support atau mendukung dalam kampanye Pilpres.
"Seringkali begitu (mafia tambang support dana Pilpres)," kata dia.
Sehingga menurutnya, praktik-praktik tersebut yang seharusnya sudah secara konsisten harus diberantas di Indonesia.
"KPK memang harus turun sampai arah ke sana (praktik mafia tambang)," ujarnya.
Faisal mengatakan bahwa yang harus dilakukan adalah pengawasan dan juga investigasi yang lebih luas dan lebih ketat.
Menurutnya, KPK harus turun lebih intensif lagi sampai ke daerah, bukan hanya di pusat.
"Karena ini sudah marak di banyak daerah dan tipikal terjadi juga di industri atau bisnis tambang dan itu seharusnya menjadi fokus utama juga bagi KPK," kata dia.
Jadi, kata Peneliti CORE itu, perlu ada SDM (sumber saya manusia) lebih besar yang perlu dikerahkan untuk menelusuri praktik itu.
"Termasuk untuk melihat dari sisi government daripada bisnis tambang yang ada di daerah-daerah," kata dia.