Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Pemprov DKI meniadakan balap mobil listrik Formula E pada 2023 dan 2024 mendatang.
Pasalnya, Pemprov DKI melalui BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) harus membayar kekurangan bayar commitment fee sebesar Rp90,7 miliar.
Ketua Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo pun menilai hal ini bisa memberatkan penjabat (Pj) Gubernur DKI yang akan menggantikan Anies Baswedan.
"Belum tentu Jakpro bisa bayar karena tahun 2019 dan 2020 rugi. Berbagai ketidakjelasan ini berisiko bagi Pj Gubernur DKI nanti kalau tetap dilanjutkan Formula E," ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/6/2022).
"Bisa-bisa terjebak dengan gelapnya program Formula E," tambahnya menjelaskan.
Baca juga: Formula E Sisakan Masalah, Terungkap DKI Masih Utang Commitment Fee Rp 90,7 M
Ara, sapaan akrabnya pun menyayangkan sikap Jakpro yang tak terbuka soal pembayaran commitment fee ini.
Pasalnya, Jakpro sempat membuat pernyataan bahwa commitment fee sebesar Rp560 miliar yang sudah dibayarkan pada periode 2019 hingga 2020 lalu bisa digunakan untuk menyelenggarakan Formula E hingga 2024 mendatang.
Kala itu, Jakpro mengatakan, kesepakatan ini didapat dari hasil renegosiasi atau negosiasi ulang dengan pihak Formula E Operations (FEO).
Namun, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI periode 2021 mengungkap fakta lain.
Dalam dokumen LHP BPK dijelaskan bahwa commitment fee yang harus dibayar sebesar 36 juta poundsterling atau setara Rp653 miliar.
Dengan kata lain, ada kekurangan bayar Rp90,7 miliar atau 5 juta poundsterling yang harus dilunasi.
"Ada rekam jejak digitalnya, PT Jakpro pernah menyatakan commitment fee untuk tiga tahun adalah Rp560 miliar. Tapi, sekarang faktanya harus bayar Rp90,7 miliar lagi," ujarnya.
Politisi muda ini juga menyoroti soal revisi studi kelayakan yang seolah-olah disembunyikan Pemprov DKI dari legislatif.
Pasalnya, DPRD DKI hingga saat ini belum menerima dokumen tersebut.