Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membanggakan pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) di Jakarta.
Ia berharap tiga tahun ke depan DKI Jakarta memiliki tempat pengelolaan sampah yang modern.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun 4 unit ITF di Jakarta. Satu diantaranya merupakan ITF Sunter, Jakarta Utara.
Pembangunan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan sampah di Jakarta sehingga tak lagi bergantung ke TPST Bantargebang, Bekasi.
Pembangunan empat unit ITF ini, disebut-sebut mampu mengolah seluruh sampah di Ibu Kota.
Baca juga: ITF Sunter Mangkrak hingga Biaya Bengkak Jadi Rp 5,2 T, Pemprov DKI Masih Cari Investor Baru
Namun dalam prosesnya, ITF Sunter justru mangkrak dan ditinggal investornya.
Kendati begitu, orang nomor dua di DKI masih terus membanggakan hal ini, termasuk dalam acara peluncuran TPS Octopoint di M Bloc Space, Jakarta Selatan yang berlangsung Rabu (29/6/2022) malam.
"Kalau kita lihat di banyak negara, kita sudah ada ITF (Intermediate Treatment Facility) di Jakarta saat Pak Jokowi, Gubernur juga sudah mulai membangun di Jakarta Utara yaitu di Sunter," katanya di lokasi.
"Periode ini tahun lalu sudah ada kontrak di 3 ITF, yaitu di Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan di Jakarta Barat. Masing-masing kapasitas 1.500 sampai 2.000 ton sampah per hari. Sementara di Jakarta itu sampah ada tidak kurang 7.800 ton sampah perhari yang kita antar ke TPST Bantargebang, Kota Bekasi," lanjutnya.
Bahkan ia menargetkan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan pembangunan ITF bisa rampung.
"Kita sekarang sedang buat ITF. Mudah-mudahan 3 tahun ke depan kita punya tempat pengelolaan sampah yang modern seperti negara-negara maju lain di dunia," lanjutnya.
Selanjutnya, ia mengajak warga Jakarta untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.
Investor ITF Sunter Belum Juga Didapat
Pembangunan intermediate treatment facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara diketahui mangkrak.
Parahnya, ITF Sunter kini ditinggalkan investor. Di mana, PT Fortum Finlandia telah mengundurkan diri, padahal mereka telah mendirikan perusahaan patungan dengan PT Jakpro bernama PT Jakarta Solusi Lestari untuk menggarap ITF Sunter senilai 340 juta dollar AS atau Rp 5,2 triliun.
Baca juga: Anies Banggakan JIS tapi Abaikan ITF, Pengamat: Tak Ada Kemauan Gubernur Tangani Sampah di Jakarta
Sayangnya hingga hari ini investor baru belum jua didapatkan.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto.
"Kalau untuk yang Sunter masih pencarian mitra, untuk saat ini masih berproses," katanya kepada awak media, Kamis (23/6/2022).
Anak buah Gubernur Anies ini mengklaim pembangunan ITF Sunter bakal tetap berjalan dan berproses.
Sehingga di akhir masa jabatan Anies diharapkan telah hadir investor baru.
"Kalau bangun mudah-mudahan sudah ada komitmennya saja dulu dari calon mitra bangunnya di Sunter. Kita harapkan kalau bisa di akhir bulan September dan diawal bulan November sudah ada mitra baru dari PT ada dari Jakpro untuk membangun ITF Sunter," pungkasnya.
Jakpro: Rp1,2 T Merupakan Bunga Pinjaman
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Widi Amanasto ungkap alasan dibalik bengkaknya biaya pembangunan intermediate treatment facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara dari Rp4 triliun menjadi Rp5,2 triliun.
Hal ini dibeberkannya dalam rapat bersama Komisi D DPRD DKI terkait pengelolaan sampah yang berlangsung pada Senin (24/5/2022) kemarin.
"Pertama, pengajuan pinjaman kita waktu SMI (PT SMI). Kita ajukan SMI nilai Rp4 T. Bunga yang kita bayarkan melalui Pemprov ke SMI sekitar Rp 1,2 triliun. Jadi total yang harus dibayarkan adalah Rp5,2 triliun, karena ini pinjaman komersial melalui SMI yang dulu di banggar tidak diterima," katanya.
Baca juga: Proyek ITF Mangkrak, Pengamat Singgung Kemauan Politik dan Adanya Dugaan Unsur Kesengajaan
Secara singkat, penambahan biaya ini lantaran pembayaran bunga yang ada yakni sebesar Rp1,2 triliun.
Padahal dalam RAPBD 2022, Jakpro mengajukan persetujuan dana pinjaman ke pihak DPRD DKI sebesar Rp4 triliun.
"Ini sebenarnya di luar perjanjian yang dilakukan dengan Fortum (PT Fortum Finlandia), sehingga mereka mundur dan mereka akuisisi dari keseluruhan,"
"Sekarang kita bebas pilih mitra siapapun, kita waktu itu tidak pilih mitra tapi melalui pinjaman menggunakan SMI yang kita masalahkan, jadi problematika tidak berjalannya ini," paparnya.
Membengkaknya dana ini pun sempat ditanyakan oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah.
"Itu anggarannya tidak sebesar ini. Tidak sebesar Rp 5,2 (triliun). Waktu iti sekitar 4 Triliun. Bahkan sy katakan kepada fortun ini kalau mau di tekan sebenarnya Rp 3 T cukup. Kalau mau ditekan," ucapnya.
Pinjaman Dana untuk ITF Sunter Ditolak DPRD
Pembangunan ITF Sunter digadang-gadang Gubernur Anies Baswedan sebagai solusi untuk mengatasi masalah sampah di ibu kota.
Terlebih, DKI hingga kini masih sangat tergantung pada Kota Bekasi untuk membuang sampah yang dihasilkan warganya ke TPST Bantargebang.
Awalnya, Anies berencana membangun ITF Sunter pada 2019 lalu dan ditargetkan rampung 2022 mendatang.
Namun, proyek ITF Sunter beberapa kali ditinggal investor sehingga pembangunannya belum juga dimulai hingga saat ini.
Untuk memulai pembangunan ITF Sunter, Pemprov DKI sempat mengajukan pinjaman Rp4 triliun kepada DPRD.
Namun, pengajuan pinjaman tersebut tak direstui legislatif.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pengajuan ini dicoret lantaran PT Jakpro dinilai tak bisa menjelaskan rincian penggunaan anggaran triliunan rupiah tersebut.
"Pengajuan yang ditolak Rp4 triliun lebih," ucap Pras, sapaan akrab Prasetyo, Rabu (24/11/2021).
Sebagai informasi, utang Rp4 triliun ini diajukan PT Jakpro kepada BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur.
Setiap pengajuan utang kepada PT SMI ini pun harus melalui persetujuan DPRD.
"Itu uang pinjaman ke SMI dan harus menurut persetujuan saya. Kalau usul ini saya terima tanpa ada pemaparan, pasti saya tolak," ujarnya.
Politisi senior PDIP ini menjelaskan, awalnya Pemprov DKI hanya ingin mengajukan pinjaman Rp2,8 triliun dalam draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022 pada awal November lalu.
Namun, mendadak nominal pinjaman itu berubah menjadi Rp4 triliun lebih setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan surat permohonan persetujuan pengajuan utang untuk membangun ITF Sunter.
Dalam surat itu Anies jug menjelaskan, pembayaran utang akan dilakukan secara berkala mulai 2022 hingga 2024 mendatang.
Prasetyo pun khawatir, pinjaman ini justru memberatkan pejabat sementara pengganti Anies yang akan lengser pada Oktober 2022 mendatang.
"Nanti pejabat gubernur pengganti pak Anies (yang lengser) 2022 bingung pembayarannya gimana. Karena saya melihat sampai 2024 ini tanggung jawab penjabat gubernur," ujarnya.