Baca tanpa iklan
Lalu persoalan rumah DP Rp 0, berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, Sardjoko mengakui bahwa program pembangunan rumah susun DP Rp 0 sulit untuk dikejar.
Saat ini baru ada 942 unit rumah DP Rp 0 yang sudah tersedia di tiga tempat yang berbeda, yaitu di Nuansa Pondok Kelapa 780 unit, Perumnas Bandar Kemayoran 38 Unit, dan Perumnas Sentraland Cengkareng 124 unit.
Sedangkan target yang ditentukan di revisi RPJMD DKI Jakarta sebanyak 29.366 unit. Itu pun merupakan RPJMD yang masih berupa usulan revisi yang saat ini masih dibahas di internal DPRD DKI Jakarta. Jika dibandingkan dengan RPJMD sebelum revisi, target pembangunan rumah DP Rp 0 lebih jauh lagi.
Karena janji Anies saat dilantik menargetkan pembangunan 250.000 unit rumah DP Rp 0.
"Jika merajuk dari RPJMD Anies pada waktu itu, capaiannya dalam membangun unit rusunawa bisa dikatakan masih setengah jalan. di akhir masa kepemimpinannya yang tinggal tersisa dua bulan lagi, baru sekitar 7 ribuan unit rusunawa yang di selesaikan. Jadi pembangunan rusanawa tidak tercapai target, masih ada 7.145 unit yang belum tercapai, artinya Anies gagal menjadi gubernur," ketus Kent.
Menurut Anggota Komisi D tersebut, bahwa di dalam RPJMD Anies Baswedan seharusnya tidak membuat program yang targetnya ketinggian, dan yang secara realistis tidak akan tercapai.
"Saran Saya menjelang lengser dari Gubernur DKI, seharusnya Anies fokus terhadap sejumlah permasalahan yang lebih rasional. Masyarakat Jakarta itu simpel, tidak usah ngomong ketinggian yang paling penting pelayanan mengena, jangan karena pada awalnya kepingin jadi gubernur, lantas nekat membuat program yang muluk-muluk dan tidak realistis, ujung-ujungnya malah tidak tercapai dan terkesan membohongi masyarakat. Buat apa nama bagus-bagus tetapi tidak ada manfaatnya buat masyarakat. Masyarakat Jakarta ini cerdas-cerdas, gak bisa di bohongin," tegas Kent.
Di akhir penghujung jabatan sebagai gubernur DKI, Kent meminta kepada Anies Baswedan agar bisa menghasilkan sebuah program yang dapat dikenang oleh warga sebagai gubernur DKI Jakarta.
"Mudah-mudah dalam sisa waktu dua bulan ini, selain gonti ganti nama Pak Anies bisa membuat program positif dan lebih waras, yang kira-kira bisa menjadi warisan yang baik dan di ingat oleh masyarakat Jakarta. Dari banjir, Pak Anies harus segera selesaikan pengerjaan turap disejumlah kali di Jakarta. Lalu soal sampah, pengelolaan sampah bisa melibatkan pihak kelurahan, Pemprov DKI bisa menyediakan insinerator untuk setiap kelurahan dalam melakukan pengelolan sampah ini. Pengelolaan sampah tidak bisa top down, harus dimulai dari yang kecil dari tingkat RT hingga kelurahan saja dulu. Masa Pak Anies perlu diajarin sih soal beginian," tutup Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini.