Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, CIPAYUNG - Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan skema bantuan bagi masyarakat untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, regulasi soal bantuan ini kini tengah digodok oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
"Soal BBM, nanti pak Kepala Dinas Perhubungan akan menjelaskan lebih panjang, tapi kami sedang dalam proses pengaturan ya," ucapnya saat ditemui di hunian DP Nol Rupiah Menara Kanaya, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (8/9/2022).
Adapun bantuan ini nantinya akan diberikan kepada para pengemudi ojek online (ojol), angkutan umum, dan para nelayan.
Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo yang meminta setiap pemerintah daerah memberikan bantuan kepada kepada ketiga kelompok yang paling terdampak kenaikan BBM bersubsidi ini.
Baca juga: Hore! BLT BBM Rp 600 Ribu Cair, Cek Daftar Penerimanya Lewat cekbansos.kemensos.go.id
Gubernur Anies Baswedan pun berjanji, regulasi soal skema bantuan ini bakal segera diumumkan dalam waktu dekat ini.
"Kalau selesai nanti kami umumkan, ini juga lagi pada rapat, begitu final akan kami sampaikan ke masyarakat," ujarnya.
Dilansir dari Kompas.com, Presiden RI Joko Widodo meminta pemerintah daerah (pemda) mengelola dana sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan kepada masyarakat yang terimbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Jokowi menyebutkan, anggaran yang bersumber dari dana tranfer daerah itu dapat digunakan pemda sebagai bantuan untuk para pengemudi angkutan umum, ojek online (ojol), maupun para nelayan.
"Saya sudah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online dan untuk nelayan," ujar Presiden dalam konferensi pers di Istana Negara, Sabtu (3/9/2022) siang.
Adapun pemerintah menaikkan harga tiga jenis BBM, yakni Pertalite, solar, dan Pertamax per siang kemarin.
Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
Kepala Negara mengatakan, keputusan ini terpaksa dilakukan lantaran melonjaknya harga minyak dunia yang mengakibatkan pembengkakan anggaran subsidi BBM.
Presiden mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia dengan menggunakan subsidi dari uang negara.