Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peluang Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet menteri asal NasDem dinilai tipis.
Demikian diungkap pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin.
Ujang Komarudin juga menyinggung adanya bahaya bila Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet asal NasDem.
Ujang mengungkapkan adanya kontrak politik dengan Kabinet Indonesia Maju membuat Jokowi tidak akan melakukan reshuffle menteri NasDem.
Meskipun, partai NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024.
Baca juga: Resmikan 100 Taman Maju Bersama, Anies Baswedan: Alhamdulillah Target Terlampaui
"Surya Paloh telah menyatakan komitmennya untuk mengamankan Jokowi hingga Oktober 2024. Jadi kelihatannya juga Jokowi tidak akan mencopot menteri-menterinya," kata Ujang, Selasa (11/10/2022).
Ujang menegaskan komitmen Jokowi dan NasDem berlaku selama lima tahun.
"Karena itu komitmen lima tahunan antara Jokowi dan Nasdem. Kalau komitmen lima tahunan artinya kecil kemungkinan Jokowi mereshuffle," sambungnya.
Menurut Ujang, Jokowi akan rugi mereshuffle menteri dari Partai Nasdem.
Artinya Jokowi ingkar janji atas komitmen yang telah dibuat.
"Karena rugi juga, jika Jokowi mereshuffle menteri Nasdem artinya ingkar janji karena komitmen koalisi tersebut hingga 2024," katanya.
Lulusan Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini berikan pandangannya jika Jokowi mereshuffle menteri dari partai nasdem.
Baca juga: Pengamat: Jokowi Tunjuk Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI untuk Jegal Langkah Nyapres Anies Baswedan
"Jika Tuhan mengizinkan Anies dan Nasdem menang. Lalu capres dan cawapres yang didukung Jokowi kalah lalu Jokowi minta perlindungan dengan siapa. Itukan bahaya juga karena akan dicari-cari kesalahannya dan tidak aman," tutupnya.
Menurut Ujang berkompromi dan membiarkan kader Nasdem tetap menjadi menteri kabinet pemerintahan Jokowi merupakan kompromi yang biasa saja dalam berpolitik.
Wacana Reshuffle Kabinet
Wacana reshuffle kabinet muncul setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung soal 'biru yang terlepas' di sela-sela peringatan HUT TNI di kantor DPP PDIP di Jakarta, Minggu (9/10/2022).
Pernyataan Hasto itu keluar sehari setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Presiden Jokowi.
Hasto mengungkap soal biru saat menunjuk lukisan yang menggambarkan banyak orang sedang merobek bendera warna biru dari bendera Belanda.
Dia pun menyinggung warna biru yang dirobek itu.
"Ya, biru itu dulu warna Belanda. Kalau sekarang kan ada warna biru lainnya juga ya. Anies kan banyak warna biru," tuturnya dikutip dari Kompas.com.
Lebih jauh, Hasto menyebut 'biru' itu kini juga terlepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," kata Hasto.
Namun, Hasto enggan menyebut secara gamblang siapa 'biru' yang dimaksud.
Banyak kalangan menduga 'biru' yang dimaksud Hasto setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden RI pada Pilpres 2024.
Baca juga: Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Pj Gubernur DKI, Heru Budi Diminta Atasi Masalah Banjir dan Macet
Dikutip dari Tribunnews.com, Hasto mengatakan kebijakan yang dibuat Anies Baswedan kerap berseberangan dengan Presiden Jokowi.
Relawan Jokowi kemudian meminta Presiden Jokowi untuk segera memberhentikan para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari Partai NasDem.
Para Relawan Jokowi melihat NasDem adalah partai koalisi pendukung pemerintah Jokowi.
Pun kini, beberapa kader Partai NasDem masih dipercayakan Jokowi sebagai menteri dalam kabinetnya.
Dideklarasikannya figur Anies oleh Partai NasDem dirasa para relawan berlawanan dengan visi dan misi pemerintahan Jokowi.
"Kami meminta kepada bapak presiden untuk segera memberhentikan para menteri yang berasal dari partai NasDem," ujar Freedy Moses Ulemlem, bagian dari Relawan Jokowi saat membaca surat terbuka, Senin (10/10/2022), di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat.
Reaksi NasDem
NasDem pun mengatakan keputusan partai untuk menyambut Pemilu 2024 dan jalannya proses pemerintahan saat ini tidak bisa dikaitkan sama sekali.
Ketua DPP Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menjelaskan memang sat ini NasDem masuk dalam lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Namun ihwal pasca 2024 tentu semua pihak akan mencari jalan masing-masing.
“Tidak bisa dikaitkan dengan pasca 2024. Pada tahun 2024 semua berubah. Kami mencalonkan Anies adalah tahun 2024 dan setelah itu. Pada saat itu juga semua partai akan mencari jalan masing-masing. Jangan-jangan jika kami bertahan, kami yang akan ditinggal,” ujar Teuku ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (10/10/2022) sore.
Lebih lanjut, Teuku mengatakan pihaknya masih ingin berkoalisi dengan semua partai.
Sehingga, ia juga meminta kepada Relawan Jokowi untuk tidak menanggapi keputusan dan pilihan NasDem dengan sikap yang kekanak-kanakan.
“Sekarang juga kami masih ingin berkoalisi dengan semua partai lain. Baik dengan PDIP maupun dengan Gerindra, serta partai lain,” jelas Teuku.
“Jadi saya harap, teman-teman relawan jangan kekanak-kanakan, dengan maksud memaksa presiden berpikir seperti cara-cara mereka juga,” tambahnya,
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Saat PDIP Singgung 'Biru yang Terlepas' dan Wacana Reshuffle Kabinet pun Mencuat dan Pasca Deklarasikan Anies Capres, Pengamat: Kecil Peluang Jokowi Reshuffle Menteri Nasdem,