Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono buka-bukaan soal kritik yang sempat disampaikannya kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Politikus senior ini pun menilai Heru punya kelemahan besar perihal komunikasi publik.
Hal ini kemudian yang menyebabkan setiap kebijakannya justru acap kali menimbulkan polemik.
Oleh sebab itu, kritikan yang disampaikan itu dilandasi atas penilaian objektif.
"Kami ini fraksi PDIP kan kritis konstruktif, artinya bahwa ketika kebijakan tidak berpihak kepada warga Jakarta, sudah barang tentu kami akan keras mengkritik," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (21/12/2022).
Namun, ketika kebijakan yang diambil bermanfaat untuk warga Jakarta dan tak menimbulkan polemik, maka PDIP bakal mendukungnya.
Oleh sebab itu, kritikan yang disampaikan PDIP kepada itu punya dasar dan alasan kuat.
Baca juga: PDIP Beri Lampu Hijau Formula E Bergulir, Heru Budi Dapat Syarat Penting: Jangan Pakai APBD!
"Ketika kebijakannya berpihak pada kemajuan Jakarta, sudah pasti Fraksi PDIP akan memberikan sokongan dan dukungan penuh kepada Pj Gubernur. Jadi kami enggak kritik membabi buta," ujarnya.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini pun menegaskan, kritik yang disampaikan ini merupakan upaya PDIP dalam menjalankan fungsi pengawasan.
"Agar kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh Pj Gubernur berpihak kepada kemajuan dan kepentingan masyarakat Jakarta," tuturnya.
"Itu saja semangatnya dan dalam konteks itu kami sama-sama sepakat untuk menjalankan itu antara Fraksi PDIP dan Pj Gubernur," sambungnya.
Heru Budi Kena Semprot PDIP
Seperti diberitakan sebelumnya, Heru Budi Hartono kena semprot Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.
Hal ini terjadi saat orang dekat Presiden Jokowi yang juga Kepala Sekretariat Kepresidenan (Setpres) ini sowan ke ruang Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta yang berada di lantai 8 gedung DPRD DKI.
Dalam pertemuan itu, Gembong mengkritisi soal komunikasi publik Heru Budi yang dianggap lemah.
Imbasnya, kebijakan yang dibuat Heru Budi justru acap kali bikin gelisah masyarakat.
"Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pak Pj, kegelisahan soal komunikasi publik yang relatif lemah sehingga kebijakan bikin kegaduan," ucapnya.
Ada dua kebijakan Heru Budi yang disorot politikus senior PDIP itu.
Pertama, soal pembatasan usia Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) maksimal 56 tahun yang dinilai sangat kontroversial.
Pasalnya, ada ribuan PJLP yang bakal kehilangan pekerjaannya akibat kontrak kerjanya tak diperpanjang lagi pada 2034 mendatang.
"Walaupun ini sesuai Undang-undang, ini mengakibatkan kegelisahan. Kebijakan pak Pj dalam konteks ini sangat minus, bukan sekedar minus lagi," ujarnya.
Selain itu, kebijakan Heru Budi yang dinilai cukup kontroversial yaitu keputusan eks Wali Kota Jakarta Utara ini mengubah slogan Kota Jakarta.
Sebagai informasi, di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, Jakarta punya slogan 'Kota Kolaborasi'.
Kemudian, slogan itu diganti Heru Budi menjadi 'Sukses Jakarta untuk Indonesia'.
Hal yang disesalkan Gembong di sini bukan soal keputusan Heru Budi mengubah slogan itu.
Baca juga: Temui Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Kelakar Ridwan Kamil: Rahasia, Nanti Ya
Melainkan terkait sosialisasi ke masyarakat yang dinilai sangat kurang sehingga kebijakan ini justru menimbulkan polemik.
"Kebijakan ini jadi bulan-bulanan di media, karena komunikasi publik (kurang). Menggerakkan SPKD bahu membahu untuk membangun Jakarta itu harus mampu diterjemahkan dengan baik," kata Gembong.
Walau mengaku siap berkomitmen mendukung Heru Budi, Gembong menegaskan pihaknya bakal tetap memberikan kritik bila ada kebijakan yang dirasa kurang pas.
"Ada saatnya kami memberikan dukungan, ada saatnya kami mengkritik juga. Kalau 'digebukin' jangan kaget," tuturnya.
Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News