TRIBUNJAKARTA.COM - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi kritikan anggota Komisi B DKI Jakarta yang menyebut penerapan jalan berbayar alias Electronic Road Pricing (ERP) hanya memindahkan kemacetan di Jakarta.

Dikatakan Syafrin, adanya ERP nantinya diharapkan membuat masyarakat Jakarta jadi lebih berpikir bila ingin menggunakan kendaraan pribadi.

"Tentu kita pahami bahwa ERP masyarakat Memiliki pilihan.

Pilihannya mereka bermobilitas lebih efisien dengan angkutan umum atau harus mengeluarkan cost lebih untuk beralih," kata Syafrin usai rapat di Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (16/1/2023).

Syafrin mengklaim saat ini pelayanan angkutan umum di Jakarta sudah mampu memanjakan warga yang bermobilitas.

Baca juga: Daftar Titik Rawan Macet di Jakarta Hasil Identifikasi PMJ, Warga Diimbau Naik Transportasi Umum

Apalagi, lanjut dia, dengan banyaknya pilihan moda transportasi umum di Jakarta yakni mulai dari  Transjakarta, commuter line, MRT dan LRT.

"Dengan menggunakan angkutan umum yang ada, saat ini kami bisa menjamin 30 menit atau satu jam kemudian bisa sampai karena jika menggunakan Transjakarta yang layanannya kita jaga sterilisasi koridor demikian pula halnya menggunakan MRT,LRT dan juga KRL misalnya.

Dan bahkan rencana pada tahun ini akan dioperasionalkan LRT Jabodebek mulai dari Cibubur menuju Dukuh Atas begitu pula dari kawasan Bekasi Timur ke Dukuh atas, artinya dari sisi kapasitas angkutan umum baik itu dari kapasitas dan kualitasnya ini tentu terus ditingkatkan oleh pemerintah baik itu di dalam Jakarta maupun di wilayah Jabodetabek," paparnya.

Karenanya, Syafrin mengatakan, penerapan ERP menjadi suatu keharusan untuk mengurangi kemacetan yang kian parah di Jakarta.

"Permasalahan transportasi yg saat ini kita hadapi bersama akibat kepemilikan kendaraan pribadi dan kemudian kemampuan daerah menambah panjang jalan yang sangat terbatas.

Ini menjadi salah satu penyebab oleh sebab itu kemudian kita harus lakukan upaya-upaya holistik terkait pemecahan permasalahannya," tuturnya.

Diprotes Komisi B

Sebelumnya dalam rapat membahas wacana jalan berbayar, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Hasan Basri Umar menegaskan Fraksi NasDem menolak wacana penerapan jalan berbayar atau  Electronic Road Pricing (ERP)di Jakarta.

Dia menilai wacana penerapan jalan berbayar hanya akan memindahkan kemacetan di Jakarta.

Hasan Basri membandingkannya dengan kebijakan ganjil genap yang telah diterapkan saat ini.