Baca tanpa iklan
Ia mengatakan ramainya pembahasan jalan berbayar ini karena sudah dimuat di laman resmi DPRD DKI Jakarta.
Selain Hasan Basri, anggota Komisi B dari Fraksi Gerindra, Adi Kurnia Setiadi juga menolak wacana penerapan jalan berbayar di Jakarta.
"Pastinya saya pribadi menolak, jelas-jelas menolak," kata Adi dalam rapat. Dia menegaskan, dengan total APBD DKI Jakarta tahun 2023 sebesar Rp 83,7 triliun tak seharusnya warga diminta untuk membayar jalan. Dengan APBD mau 100 triliun, itu kan duit rakyat.
Seharusnya yang tadinya berbayar digratiskan, bukan yang tadinya tidak berbayar malah suruh berbayar. Itulah aturan atau negara hadir," bebernya.
Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News