Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra
TRIBUNJAKARTA.COM - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo 'habis' kena semprot para anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang menolak penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).
Hal itu terjadi ketika rapat antara Komisi B dengan pihak Pemprov DKI Jakarta membahas wacana ERP pada Senin (16/1/2023).
Dalam rapat tersebut banyak petinggi di Pemprov DKI Jakarta yang absen hingga membuat sidang ditunda.
Pasalnya, para anggota Komisi B menilai pembahasan ini sangat krusial sehingga semua pihak terkait perlu duduk bersama untuk membahasnya.
Adapun dari pihak Pemprov DKI Jakarta nampak hanya Kadishub selaku pimpinan yang datang.
Baca juga: Masih Digodok DPRD, Heru Budi Hartono Pastikan ERP Belum Diterapkan dalam Waktu Dekat
Alhasil, dia pun menjadi sasaran kritik dari para anggota dewan yang menolak wacana jalan berbayar.
Satu diantaranya datang dari anggota Komisi B dari Fraksi NasDem, Hasan Basri Umar.
Dia menilai Syafrin Liputo membuat gaduh karena telah berbicara banyak ke media perihal wacana jalan berbayar padahal belum membahasnya dengan Komisi B yang merupakan rekan kerjanya.
"Pak Syarifn saya usul aja, yang begini-begini (pembahasan jalan berbayar) sebayiknya koordinasi dulu dengan kita baru bicara ke TV," kritik Hasan Basri dalam rapat.
Sebab, Hasan Basri menyebut dirinya banyak ditanyakan warga terkait wacana penerapan jalan berbayar tersebut.
Bahkan, banyak warga yang menuding anggota DPRD tak membela mereka perihal wacana jalan berbayar ini.
"Semua masyarakat menanyakan kepada kami semua.
Kami mewakili rakyat, sehingga kalau ada gini-gini sebelum didiskusikan di internal kami jangan dibuang keluar dulu dong," tuturnya.
Kritikan Hasan Basri ini pun ditengahi oleh Ketua Komisi B DKI Jakarta, Ismail.
Baca juga: Ketimbang ERP, Pimpinan DPRD Minta Pemprov DKI Atasi Maraknya Kasus Pelecehan di Transportasi Umum
Ia mengatakan ramainya pembahasan jalan berbayar ini karena sudah dimuat di laman resmi DPRD DKI Jakarta.
Selain Hasan Basri, anggota Komisi B dari Fraksi Gerindra, Adi Kurnia Setiadi juga menolak wacana penerapan jalan berbayar di Jakarta.
"Pastinya saya pribadi menolak, jelas-jelas menolak," kata Adi dalam rapat. Dia menegaskan, dengan total APBD DKI Jakarta tahun 2023 sebesar Rp 83,7 triliun tak seharusnya warga diminta untuk membayar jalan. Dengan APBD mau 100 triliun, itu kan duit rakyat.
Seharusnya yang tadinya berbayar digratiskan, bukan yang tadinya tidak berbayar malah suruh berbayar. Itulah aturan atau negara hadir," bebernya.
Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News