"Untuk Dinas Perumahan, Komisi D minta untuk tidak dicairkan anggaran sebanyak Rp 560 miliar itu.

Lalu, untuk Dinas Kehutanan itu tahun ini memang tidak ada anggaran, termasuk tahun depan juga insya allah kita tidak anggarkan dulu.

Saran kita adalah memang dari kemarin  bahwa kalian mendata dulu deh aset kalian di mana aja. kalo emang mau membangun taman, harapannya mau memfungsikan lahan yang sudah dibeli," paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi melarang jajaran di Pemprov DKI Jakarta tak membeli tanah di APBD 2024.

"Saya minta kepada SKPD, fokus anggaran. tidak seperti sekarang nih, semuanya beli (tanah).

Beli tanah udah enggak (perlu) ada lagi. Tanah kita sudah banyak. Itu contoh yang konkret," papar Prasetyo di DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Baca juga: Siang Ini, 11 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir dan Ratusan Orang Masih Mengungsi

Politisi PDI Perjuangan itu meminta Pemprov DKI Jakarta untuk fokus dalam hal penggunaan anggaran untuk mengatasi hal yang jadi permasalahan di Jakarta ketimbang membeli lahan. 

"Sekarang kan tanah kita banyak. kita maksimalkan, kita pakai. Yang kita pikirkan sekarang kan masalah banjir, masalah kemacetan, kemiskinan, ketahanan pangan, termasuk masyarakat.

Ya mudah-mudahan sih ngga ada kejadian sampai kekurangan pangan di Jakarta," ujarnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News