Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menyoroti kemampuan Pemprov DKI Jakarta dalam mengurus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hal itu seiring ditetapkannya eks Dirut PT Transjakarta Kuncoro Wibowo sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi bansos.

Meski Kuncoro Wibowo ditetapkan tersangka terkait posisinya sebagai direktur utama PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics dalam penyaluran beras bansos bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021, Gilbert menilai Pemprov DKI Jakarta kecolongan.

Adapun Kuncoro sejatinya baru saja menempati jabatan Dirut Transjakarta pada Januari 2023 lalu sebelum dia mengundurkan diri secara mendadak pada pekan lalu.

Apalagi Kuncoro Wibowo bukanlah orang pertama di jajaran petinggi BUMD yang kemudian bermasalah.

"Kasus Yoori C Pinontoan Dirut Sarana Jaya yang akhirnya terpidana korupsi, terpilihnya terpidana sebagai Dirut Transjakarta Donny Andy S Saragih yang lalu dibatalkan, hingga terbaru Dirut Transjakarta  M Kuncoro Wibowo dalam status penyidikan oleh KPK membuka mata kita bahwa ada yang salah dengan di Pemprov DKI dalam mengelola BUMD," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Kamis (16/3/2023).

Baca juga: Heru Budi Sangkal Kecolongan Angkat Kuncoro jadi Dirut Transjakarta: Punya Pengalaman Transportasi

Selain ketiga nama di atas, Gilbert juga menyoroti intervensi dari Pemprov DKI Jakarta dalam hal penunjukan dan pencopotan petinggi BUMD.

"Intervensi Pemprov  juga sangat nyata, seperti terlihat dalam pemberhentian Dirut MRT William Sabandar oleh Anies Baswedan, terlepas dari reputasi dan kinerja yang bersangkutan yang sangat baik," ujar Gilbert.

Menurut politisi PDIP itu, rekam jejak dan meritokrasi yang puritan perlu dikedepankan dalam merekrut jajaran direksi BUMD.

Selain itu, lanjut Gilbert, tim rekrutmen direksi BUMD juga perlu diisi orang yang berkualitas agar terpilih calon Direksi yang baik dan berkualitas.

"Agar bisa memudahkan pemprov dalam memutuskan direksi yang dipilih karena sudah menjalani proses yang puritan. Jangan Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang triliunan menjadi sia-sia dengan BUMD yang bolak balik ganti direksi dan yang tidak berkualitas," tuturnya.

Baca juga: Kuncoro Wibowo Eks Dirut Transjakarta Jadi Tersangka Korupsi Bansos, DPRD DKI Merasa Kecolongan

Saran itu disampaikan karena selama ini ia melihat kinerja BUMD belum ada yang bisa menguntungkan bagi Pemprov DKI Jakarta.

"BUMD tidak pernah mandiri, hanya menyusu seperti bayi dan menjadi parasit.

Reputasi Tim Rekrutmen, BP BUMD dan Gubernur sebagai pemegang saham dan pengambil keputusan menjadi pertaruhan. Kita harus membuat DKI lebih baik, menjadi barometer buat daerah lain," ujar dia. 

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News