Arifin pun tak menjelaskan lebih jauh apakah pihaknya sudah membahas rekomendasi dari Bawaslu.

Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono ini hanya menyebut, setiap pelanggaran yang dilakukan di area CFD, maka Satpol PP akan langsung menindaknya hari itu juga.

“Kalau Satpol PP tiap apapun pelanggaran yang terjadi di CFD ya ditindaknya pada hari itu. Hari itu langsung diambil tindakan, biasanya kan begitu,” ujarnya.

Sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Gibran seharusnya mendapat sanksi teguran.

Namun, Arifin juga tak menjelaskan lebih lanjut apakah teguran tersebut sudah disampaikan ke Gibran atau belum.

“Tiap ada pelanggaran apapun, ditindak hari itu,” tuturnya.

Pj Gubernur Melengos

Sementara, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun enggan berkomentar soal sanksi terhadap Gibran Rakabuming Raka.

Heru Budi justru diam seribu bahasa dan menghindar saat ditanya terkait sanksi tersebut.

Peristiwa ini terjadi pada Rabu (24/1/2024) kemarin, usai Heru Budi meninjau program sembako murah di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Awalnya, eks Wali Kota Jakarta Utara ini menjabat semua pertanyaan awak media dalam sesi tanya jawab atau doorstop.

Sejumlah permasalah ibu kota, seperti polemik Kampung Bayam hingga kenaikan pajak hiburan dijawab oleh Heru Budi.

Namun saat ditanya soal belum adanya sanksi untuk Gibran, Heru mendadak terdiam seribu bahasa.

Alih-alih menjawab pernyataan wartawan seperti sebelumnya, Heru Budi justru melengos pergi meninggalkan awak media.

Beberapa jurnalis yang coba kembali bertanya terkait hal tersebut pun langsung dihalang-halangi pengawal Heru yang berbadan tegap.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News