TRIBUNJAKARTA.COM - Wacana hak angket pemilu 2024 telah digulirkan saat Sidang Paripurna DPR di Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (5/3/2024) kemarin. 

Namun, belum ada tanda-tanda dari sejumlah fraksi untuk mewujudkan hak angket dalam waktu dekat ini. 

Fraksi-fraksi yang menyuarakan wacana hak angket sebagai upaya mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 belum terlihat satu suara untuk menyelidikinya. 

Mereka yang menyuarakan baru berasal dari Fraksi PDI-P, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Sementara Partai NasDem dan PPP tak ikut bersuara dalam menyuarakan hak angket di rapat tersebut. 

Sikap NasDem dan PPP

Terkait tak menyampaikan aspirasi soal hak angket di rapat paripurna tersebut, Fraksi Partai NasDem tetap mendukung digulirkannya hak angket setelah hasil penetapan rekapitulasi suara KPU pada 20 Maret mendatang. 

Sikap Partai NasDem menjadi bagian dari pengguliran hak angket tidak perlu diragukan.

Hal itu diungkapkan oleh anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Sugeng Suparwoto. 

"Kalau Partai NasDem, sejauh ini kami siap dan akan menjadi bagian dari hak angket. Yang paling penting, kan, saat ini kami juga mempersiapkan tanda tangan-tanda tangan dari setiap anggota Fraksi Partai Nasdem. Tidak perlu diragukan lah posisi Partai NasDem," katanya seusai Rapat Paripurna DPR pada Selasa (5/3/2024) kemarin. 

Lantas, bagaimana sikap PPP?

Dalam sidang paripurna di DPR kemarin, PPP, yang menjadi bagian dari koalisi PDI-P malah tak bersuara. 

Apakah PDI-P, sebagai partai yang pertama kali menggulirkan wacana hak angket lewat pernyataan dari capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, belum bisa meyakinkan partai berlambang Kabah tersebut?

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Aria Bima mengatakan terkait hal itu bisa langsung ditanyakan kepada PPP. 

"Itu wilayah PPP bukan wilayah kami," ujarnya dalam tayangan CNNIndonesia. 

Sementara itu, Juru Bicara PPP Achmad Baidowi mengatakan PPP akan terlebih dahulu mempertimbangkan pengguliran hak angket di dalam rapat fraksi.