Pasalnya, banyak masyarakat yang terjadi tak mendapat undangan mencoblos atau formulir C6 yang seharusnya diberikan kepada KPU sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Hal ini terbukti dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Jakarta 2024 ini, yaitu hanya berkisar di angka 50 persen.

“Yang kami perjuangan adalah bagaimana caranya rakyat Jakarta sadar, hari ini pilkada itu partisipasinya rendah sekali, sehingga yang mencoblos juga rendah,” tuturnya.

Menurutnya, jika Pilkada Jakarta 2024 hanya berlangsung satu putaran, gubernur dan wakil gubernur terpilih tak punya legitimasi yang kuat.

Pasalnya, pasangan terpilih hanya dipilih oleh seperempat warga Jakarta.

“Kalau gubernur yang dipilih seperempat rakyat Jakarta, tigaperempat enggak milih, kalau istilahnya kotak kosong, kalahnya double

Kalau kotak kosong itu kan milih atau tidak milih, enggak mungkin yang milih hanya seperempat dan tigaperempat tidak milih, maka legitimasi orang tersebut jadi gubernur sangat rendah,” tuturnya. 

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya