TRIBUNJAKARTA.COM - Politisi Partai Gerindra, Immanuel Ebenezer, mengingatkan Megawati Soekarnoputri bisa jadi dikenang sebagai pemimpin pendendam karena telah menginstruksikan menunda kepala daerah PDIP untuk ikut retret. 

Noel, biasa dia dipanggil, mengatakan, penilaian terhadap keputusan PDI Perjuangan tersebut ada di tangan rakyat, bukan negara.

"Nah kalau seandainya seperti ini, inget loh rakyat akan menghakimi bu Mega seperti seorang perempuan pendendam, pemimpin pendendam, biarkan kan lah dendam itu ditenteng bu Mega terus, kalau itu memang diwariskan buat PDIP tapi saya yakin bangsa ini tidak mau mewariskan dendam itu," ujar Noel seperti dikutip dari Metro TV yang tayang pada Sabtu (22/3/2025). 

Menurut Wakil Menteri Ketenagakerjaan tersebut, ketidakikutsertaan kepala daerah PDIP bisa menjadi penilaian buruk bagi rakyat di wilayah yang dipimpinnya. 

Sebab, mereka lah yang dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh partai sehingga memiliki tanggung jawab moral kepada rakyat.

"Partai itu mekanisme teknis dalam mengikuti pemilu, kan dia bicara tentang ideologi, nanti ideologi kerakyatan dan sebagainya," ujarnya. 

Selain itu, meski tidak ada kewajiban, namun retret di Akmil Magelang dinilai Noel penting. 

Pemerintah pusat mencoba mengkonsolidasikan atau mensinergikan kepala-kepala daerah melalui retret. 

"Karena ini kan coba membangun psikologis agar tidak ada lagi ego-ego kedaerahan kita mau semua membangun bangsa ini dari pusat sampai daerah itu bener-bener satu orkestrasi yaitu bagaimana mensejahterakan bangsa ini. tapi ya enggak apa-apa (enggak ikut)," pungkasnya 

Diketahui, meski sudah ada sinyal kepala daerah PDIP akan ikut retret, namun Megawati belum menginstruksikan secara resmi kapan mereka bisa ikut bergabung di akmil Magelang. 

Dinilai tak tepat

Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta kadernya menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Magelang terus menjadi sorotan.

Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai bahwa langkah ini tidak tepat dan mencampuradukkan aspek politik dengan persoalan hukum.

“Dengan segala hormat, tapi menurut saya, instruksi kali ini tidak tepat. Ketika berbicara mengenai ketidakpuasan terhadap keputusan KPK menahan Hasto, menurut saya ya langkah yang harus diambil adalah terkait kasus hukum tersebut,” kata Yunarto dalam program Kompas Petang, Sabtu (22/2/2025).

Ia menambahkan bahwa masih ada jalur hukum yang bisa ditempuh, seperti praperadilan dan sidang pengadilan, sehingga instruksi untuk menunda retret dinilai kurang relevan jika alasannya terkait dengan kasus Hasto Kristiyanto.

Yunarto juga mengingatkan bahwa mencampurkan strategi politik dengan permasalahan hukum bisa berakibat kurang baik, terutama ketika melibatkan kepala daerah.