TRIBUNJAKARTA.COM - Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan, Doni Maradona Hutabarat, menanggapi balik pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyinggung bahwa bekerja sama dengan DPRD itu memakan waktu lama.

Hal itu diungkapkan Dedi saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon pada 7 Mei 2025 kemarin. 

Menurut Doni, Dedi Mulyadi terlihat tidak membutuhkan DPRD. 

"Di acara Musrenbang tanggal 7 Mei di Kabupaten Cirebon ada ucapan beliau yang menyampaikan bahwa kalau berurusan dengan DPRD itu lama, perlu ada rapat, rapat pleno 1 pleno 2, kita melihat bahwa Pak Gubernur tidak membutuhkan DPRD," katanya seperti dikutip dari Metro TV yang tayang pada Sabtu (18/5/2025). 

Kebijakan-kebijakan kontroversial yang belakangan ini dibuat Dedi Mulyadi juga tidak pernah melibatkan DPRD. 

"Dia membuat kebijakan yang kontroversial, yang jadi pembicaraan di mana-mana dan itu semua kebijakan yang disampaikan, yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur itu tidak ada DPRD diajak bicara," lanjutnya. 

Ia menyinggung ucapan Dedi Mulyadi soal kepemimpinan raja di zaman kerajaan dulu.

Doni menyindir jika Dedi Mulyadi menginginkan sistem kerajaan diberlakukan di Jawa Barat, maka DPRD memang tidak perlu ada. 

"Kita berpikir dia bilang dulu zaman kerajaan. Mungkin Pak Dedi mau ini jadi kerajaan, kalau jadi kerajaan memang tidak butuh DPRD," katanya. 

Pidato Dedi yang menyinggung DPRD

Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat merasa pidato Dedi Mulyadi di acara Musrenbang, di Cirebon pada 7 Mei 2025 mendiskreditkan DPRD.

Saat itu, Dedi menyatakan bahwa dirinya bergerak tidak pernah berpikir anggaran, yang penting berjalan dan terlaksana.

"Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi, dalam pidatonya.

"Kenapa, para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR," tambahnya.

Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa kolaborasi jangan hanya dimaknai dengan berkumpul, rapat membahas pleno satu, dua dan tiga. 

Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan dan rakyat, maka semua berkolaborasi.