Baca tanpa iklan
"Ini bisa terkait dengan ketidakpuasan pada diri sendiri atau rasa iri hati terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain," sambungnya.
Menurutnya, bagi-bagi uang untuk setiap Kepala Keluarga (KK) tidak berarti adil. Sebab, tidak semua KK di Jakarta layak diberikan itu. "Masa keluarga yang kaya juga diberikan uang?"ujarnya.
Romli menilai, prinsip keadilan adalah sesuai kebutuhan. Misalnya, bantuan-bantuan mestinya diberikan kepada warga Jakarta yang membutuhkan seperti KJP, KJS, KMJU, Bansos, menggratiskan transportasi publik untuk 15 golongan, serta hibah-hibah lainnya yang harus tepat sasaran.
"Bukan dibagi-dibagi gak jelas yang tidak tepat sasaran. Saya kira Kang Dedi dipilih warga Jabar untuk fokus ngurus Jabar, tidak perlu ikut-ikut ngurus Jakarta,"pungkas Romli.
Sedangkan, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim turut menanggapi pernyataan Dedi Mulyadi.
Orang kepercayaan Pramono Anung itu menilai politikus Gerindra itu salah hitung.
“Intinya saya enggak mau mencemooh, intinya Kang Dedi terlalu bersemangat sampai sampai salah hitung saja,” tutur Chico saat dikonfirmasi, Senin (12/5/2025).
Ucapan Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi sempat mengklaim akan menggaji warga Rp 10 juta per kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta.
Tidak bicara asal, gagasan Dedi didasari besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk.
Dedi memberi hitung-hitungan perbandingan antara besaran APBD dengan jumlah penduduk Jakarta.
Besaran APBD Jakarta di kisaran Rp 90 triliun, sedangkan penduduk Jakarta ia genapkan menjadi 10 juta.
Dedi mengasumsikan satu kepala keluarga terdiri dari empat sampai lima orang, maka ada dua juta kepala keluarga di Jakarta.
"Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya Rp 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta (penduduk) ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp 10 juta."
"Karena Rp 10 Juta dikali 2 juta (kepala keluarga) hanya Rp 20 triliun. Kalau saya (jadi gubernurnya), bagi," kata Dedi Mulyadi saat pidato di Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) Tahun 2025 di Bandung, Selasa (6/5/2025) lalu.
Dedi tidak bisa menggaji warganya di Jawa Barat karena jumlah penduduknya mencapai Rp 50 juta.
Sedangkan APBD Jawa Barat per tahun 2024 hanya Rp 36 triliun.
"Beda, kalau Jabar 50 juta penduduk," jelasnya. (TribunJakarta.com/TribunMedan)
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya