TRIBUNJAKARTA.COM - PDI Perjuangan dan Gerindra sempat bersitegang mengenai program yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

Namun, Dedi Mulyadi membikin situasi ketegangan itu menjadi cair, setidaknya untuk beberapa saat. 

Ia memuji Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, sebagai tokoh yang spektakuler saat berpidato dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat. 

Sebelumnya, Ono Surono dikenal getol melayangkan kritik terhadap sejumlah kebijakan yang digagas Dedi Mulyadi. 

Bahkan, ia menyebut gebrakan sang gubernur memasukkan anak ke barak militer terbilang kontroversial karena bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 

"Kenapa sih sekarang gaduh, kenapa sih kontroversial, karena memang apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat terkait dengan anak masuk barak militer, ini banyak bertentangan dengan undang-undang yang ada, termasuk perda dan pergub Jawa Barat itu sendiri," kata Ono Surono seperti dikutip dari iNews yang tayang pada Rabu (21/5/2025). 

"Kalau masalah ijazah aman, masalah pungutan-pungutan aman, karena itu memang selaras dengan peraturan perundang-undangan," katanya. 

Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Buky Wibowo pun mendebat argumen Ono Surono. 

"Saya tanya Pak Ono, dalam situasi darurat anak-anak kita itu sudah berperilaku menyimpang. Sudah ada korban bacok-bacokan," kata Buky.

"Tapi kalau dikaitkan dengan undang-undang kedaruratan tidak nyambung juga pak," balas Ono. 

Ono meminta agar KDM tidak melakukan sesuatu kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang.

Ia juga menyinggung Buky yang menjadi bagian dari pembuat perda dan pergub, yang semestinya bertanggung jawab terhadap rakyat Jawa Barat. 

"Apa yang terjadi saat ini anak-anak di Jawa Barat, ada tanggung jawab Pak Buky, juga," katanya.

Mendengar penjelasan itu, Buky meminta agar Ono melihat langsung program tersebut. 

"Jangan teriak dari luar, kita masuk ke dalam lihat," balas Buky.