"Pada saat orang teriak di luar, karena di dalam itu tidak bisa (bersuara), emang Pak Buky bisa fasilitasi," kata Ono lagi.

Puji Ono Surono

Keesokan harinya pada Kamis (22/5/2025), Dedi Mulyadi yang berpidato saat rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, memuji Ono Surono. 

Dedi mulanya menyebut sejumlah nama-nama di awal pidatonya. 

"Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, yang mulia, Bapak Buky Wibawa, para wakil ketua, Bapak Iwan Suryawan, ini tokoh politisi yang kalem saat ada interupsi, Bapak MQ Iswara ini politisi yang tampan selamanya, tapi tidak pernah nakal," katanya diikuti gelak tawa hadirin yang hadir

Selanjutnya, Dedi menyinggung sosok Ono Surono. 

Ia memuji Ono Surono sebagai tokoh yang spektakuler di antara politisi DPRD Jawa Barat lainnya. 

"Dan tokoh spektakuler kita yang sangat populer di antara politisi DPRD Jawa Barat, Bapak Ono Surono, saya sudah tahu Pak Ono, kontrak-kontrak medianya sudah banyak ke depan," katanya. 

Ono tetap tolak barak militer ala Dedi Mulyadi

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono, menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menerapkan pendidikan karakter di barak militer TNI bagi siswa dengan catatan kedisiplinan buruk.

Menurut Ono, pendekatan ini menyimpang dari sistem pendidikan nasional dan berpotensi melanggar hak asasi anak.

"Ya tetap ya, kita tolak," kata Ono yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, saat ditemui di BIJB Kertajati, Majalengka, Senin (19/5/2025).

Penolakan itu didasari temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyoroti pelaksanaan program barak militer tersebut.

KPAI mengungkap adanya dugaan pelanggaran seperti pemaksaan terhadap anak-anak dengan ancaman tidak naik kelas jika menolak ikut, hingga ketidaknyamanan selama berada di lingkungan barak militer.

"Apalagi KPAI, misalnya, sudah menemukan ada beberapa hal. Yang pertama misalnya menjadi pemaksaan anak-anak dengan ancaman mereka tidak akan naik kelas. Lalu, misalnya, ada ketidaknyamanan anak-anak di barak militer tersebut," ujar Ono.

Ia juga menyoroti penggunaan prinsip-prinsip militer dalam dunia pendidikan sebagai hal yang tidak tepat dan bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

"Terus ada prinsip-prinsip militer juga yang seyogyanya tidak dijadikan kurikulum dari anak-anak tersebut, karena melanggar Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia," tegasnya.