Baca tanpa iklan
Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebaiknya membangun fasilitas Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) ketimbang bikin Pulau Kucing.
Hal ini mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).
“Menurut Permentan Nomor 64 Tahun 2007, puskeswan harus ada di satu wilayah dengan budaya memelihara hewan yang tinggi atau memiliki kepadatan hewan lebih dari 2000 ekor," kata Francine, Kamis (5/6/2025).
Masih dalam peraturan yang sama, Puskeswan setidaknya melayani satu hingga tiga kecamatan di setiap wilayah.
"Jika mengacu pada Permentan tersebut, DKI Jakarta yang memiliki 44 kecamatan setidaknya harus memiliki 15 puskeswan,” ucap dia.
Anggota Komisi B yang juga seorang pegiat kesejahteraan hewan itu mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sebaiknya mengalihkan anggaran proyek pulau kucing dengan diganti membangun Puskeswan.
Populasi kucing liar di DKI Jakarta diperkirakan mencapai 860 ribu hingga lebih dari 1,5 juta ekor, hal ini yang coba diatasi Pemprov dengan merelokasinya ke Pulau Tidung Kecil di Kabupaten Kepulauan Seribu.
Rencana relokasi kucing ke Pulai Tidung Kecil selanjutnya akan dibarengi dengan wacana membuat destinasi wisata baru bernama Pulau Kucing.
“Solusi jangka panjang pengendalian kucing di suatu wilayah adalah sterilisasi, bukan relokasi,” kata Francine.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memiliki wacana untuk membuat Pulau Kucing di Kepulauan Seribu.
Wacana ini pun tengah dibahas bersama Animal Defender dan Pemkab Kepulauan Seribu.
Bahkan, ahli dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya pun sudah diundang ke Balai Kota Jakarta pada Jumat (9/5/2025) kemarin.
“Memang ada usulan dari Animal Defender untuk Pulau Kucing dan itu disambut positif oleh Pemda Jakarta,” ucapnya, Sabtu (10/5/2025).