TRIBUNJAKARTA.COM - Eks Wakapolri Komjen Pol (Purn), Oegroseno menanggapi pernyataan kontroversial dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. 

Sahroni bikin gempar setelah menyebut kata 'tolol' saat merespons desakan publik untuk membubarkan DPR. 

Namun, pernyataan tersebut dinilai Oegroseno sangat menyakiti hati masyarakat, termasuk dirinya. 

"Sebagai Purnawirawan Polri, saya merasa sakit hati dengan ucapan itu. Saya ini juga bagian dari masyarakat Indonesia. Jadi, kalau masyarakat disebut tolol, saya juga termasuk di dalamnya," kata Oegroseno dikutip dari Instagram resminya pada Selasa (26/8/2025). 

Oegroseno menilai ucapan itu sangat tidak pantas dilontarkan oleh Ahmad Sahroni sebagai wakil rakyat. 

Semestinya, Sahroni menjadi teladan dengan bertutur kata dengan baik dan tidak melukai hati rakyat. 

"Tidak sepantasnya orang yang dipilih rakyat, memberikan pernyataan ini," tulisnya. 

Dikabarkan pernyataan politikus NasDem tersebut menuai kecaman di masyarakat setelah dirinya mengucapkan kata kasar. 

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni merespons kritik keras dari publik yang memunculkan desakan agar DPR dibubarkan.

Hal ini disampaikan Ahmad Sahroni saat melakukan kunjungan kerja ke Polda Sumut pada Jumat (22/8/2025).

Sahroni menuturkan bahwa desakan untuk membubarkan DPR adalah sikap yang keliru.

Ia bahkan menyebut pandangan ini sebagai mental orang bodoh.

Sahroni mengingatkan bahwa boleh saja mengkritik DPR, mencacai maki dan komplain.

Hanya saja harus punya adat istiadat dan sopan santun dalam menyampaikan kritik.

Sahroni merasa bahwa membubarkan DPR justru menimbulkan masalah baru.

Pasalnya, tanpa DPR, fungsi legislasi, pengawasan dan representasi rakyat tidak bisa berjalan.

Politikus asal NasDem itu mengklaim anggota DPR tidak anti terhadap kritik.

Namun ia berharap kritik yang dilontarkan bisa memberi ruang untuk perbaikan.

Sahroni juga menegaskan bahwa DPR adalah manusia yang juga berbuat salah.

Pada Jumat (22/8/2025), Ahmad Sahroni diketahui melakukan kunjungan kerja ke Sumut.

Sahroni mengapresiasi pemberantasan narkotika yang dilakukan kolaborasi Polda Sumut dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara.

Ia juga memuji langkah Polda Sumut yang merobohkan 3 tempat hiburan malam di Deli Serdang hingga Langkat.

Klarifikasi Sahroni

Sahroni memberikan klarifikasi terkait ucapannya yang dianggap merendahkan publik soal tanggapannya kepada pihak yang ingin membubarkan DPR. 

Ia menegaskan istilah "orang tolol sedunia" bukan ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Namun kepada pihak yang menilai DPR bisa dengan begitu saja dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan anggota dewan. 

"Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada," ujar Sahroni pada Selasa (26/8/2025) seperti dikutip dari Kompas.com.

“Tapi untuk spesifik yang gue sampaikan bahwa bahasa tolol itu bukan pada obyek, yang misalnya ‘itu masyarakat yang mengatakan bubar DPR adalah tolol’. Enggak ada itu bahasa gue,” lanjut dia.

Menurut dia, ucapannya dipahami keliru sehingga kemudian digoreng seolah-olah ditujukan kepada masyarakat.

Sahroni menegaskan, yang disorotinya adalah logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan anggota.

“Iya, masalah ngomong bubarin pada pokok yang memang sebelumnya adalah ada problem tentang masalah gaji dan tunjangan. Nah, kan itu perlu dijelasin bagaimana itu tunjangan, bagaimana itu tunjangan rumah. Kan perlu penjelasan yang detail dan teknis,” tutur Sahroni.

“Maka itu enggak make sense kalau pembubaran DPR, cuma gara-gara yang tidak dapat informasi lengkap tentang tunjangan-tunjangan itu,” ujar dia.

Ia juga menyinggung sejarah politik Indonesia yang kerap dijadikan rujukan dalam wacana pembubaran DPR.

Misalnya, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah berusaha membubarkan DPR tetapi gagal, sementara Presiden Soekarno berhasil mengeluarkan dekrit pembubaran DPR karena konflik dengan parlemen kala itu.

“Akhirnya diikutsertakan masalah ada Gus Dur dulu mau bubarin DPR. Toh enggak kejadian, malah almarhum Gus Dur yang diturunin. Zaman dulu Bung Karno misalnya membuat dekrit pembubaran DPR, itu terjadi karena presiden dan DPR tidak sama. Maka itulah setelah dibubarin, dibentuk kembali,” kata Sahroni.

Sahroni mengingatkan, pembubaran DPR justru berpotensi melemahkan sistem demokrasi.

Menurut dia, DPR tetap dibutuhkan sebagai pengawas pemerintah agar kekuasaan presiden tidak berjalan tanpa kendali.

Politikus dari NasDem itu mengatakan logika membubarkan DPR aneh karena DPR adalah lembaga penting dalam sistem demokrasi. 

Tanpa DPR, kata dia, tidak ada fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

“Emang setelah bubar DPR, terus siapa yang mau menjalankan pengawasan pemerintahan? Kalau pemerintah langsung, misalnya presiden punya kekuasaan penuh, itu bahkan tidak bisa terkontrol dan membahayakan malah. Maka itu ada DPR untuk membuat balancing, agar republik ini semua tertata,” ujar Sahroni.

Kendati demikian, pernyataan awal Sahroni kadung membuat sakit hati bagi sejumlah kalangan, termasuk Oegroseno. 

Sebagian artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul VIDEO - Ngamuk Besar, Ahmad Sahroni: Bubarkan DPR? Tolol Banget! dan Kompas.com "Sahroni Jelaskan soal "Orang Tolol Sedunia" Saat Respons Tuntutan Bubarkan DPR"