Tragedi Tabrakan Kereta di Bekasi: KRL Tertahan Dihantam KA Argo Bromo, Perlintasan Liar Disorot

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI - Kecelakaan maut KRL Lintas Cikarang dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur tak lepas dari keberadaan perlintasan sebidang tidak resmi yang masih dibiarkan beroperasi. 

Perlintasan sebidang itu berada di Jalan Ampera, lokasinya sekitar 300 meter dari Stasiun Bekasi Timur serta Jalan Pahlawan Bulak Kapal sekitar satu kilometer dari titik kejadian. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan maut KRL Lintas Cikarang dengan KA Argo Bromo Anggrek diawali dengan insiden lain yang menyertainya. 

Di perlintasan sebidang Jalan Ampera, telah lebih dulu terjadi kecelakaan yang melibatkan KRL dari arah Cikarang menuju Jakarta dengan Taksi Green SM. 

Akibat insiden tersebut, lalu lintas kereta menuju Cikarang terganggu.

KRL Lintas Cikarang tertahan di Stasiun Bekasi Timur. 

Tak berselang lama, KA Argo Bromo Anggrek dari arah Jakarta masuk ke jalur Stasiun Bekasi Timur menghantam KRL yang sedang tertahan di lokasi. 

Gerbong khusus wanita KRL Jakarta-Cikarang dihantam KA Argo Bromo, bagian lokomotif kereta jarak jauh tersebut bahkan sampai merangsek masuk ke dalam gerbong. 

Korban jiwa berjatuhan, puluhan penumpang KRL dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Proses evakuasi berlangsung rumit karena korban terjepit. 

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, rencana pembangunan flyover di dua perlintasan sebidang sudah ada sejak lama tetapi belum dapat terealisasi. 

"Konsep untuk membangun flyover ini sudah lama lah, karena memang kalau dari visi rasio gitu ya, dari jumlah kendaraan yang melintas itu harusnya memang sudah teknik lalu lintasnya harusnya sudah flyover," kata Tri, Selasa (28/4/2026). 

Tri menegaskan, Pemkot Bekasi sudah melakukan penganggaran untuk proses pembebasan lahan proyek pembangunan flyover.

"Di 2025 sudah kita anggarkan Rp50 miliar, 2026 kita selesaikan lagi 56 miliar. Jadi sekarang kurang lebih sudah 106 miliar untuk pembebasan lahannya," ucap Tri. 

Pemkot Bekasi hanya dimandatkan proses pembebasan lahan, untuk pembangunannya merupakan anggaran dari pemerintah pusat.