Tabrakan Kereta di Bekasi

Perlintasan Kereta Ampera Bekasi Masih 'Dijaga' Ormas, Peringatan Keras Dedi Mulyadi Tak Didengarkan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta kepolisian segera menertibkan ormas yang jaga perlintasan kereta. Kenyataannya berbeda!

Tayang:
Kompas.com
PERLINTASAN KERETA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta aparat kepolisian segera menertibkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menguasai pelintasan sebidang di Kota Bekasi. 

TRIBUNJAKARTA.COM -  Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta aparat kepolisian segera menertibkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menguasai pelintasan sebidang di Kota Bekasi. 

Pernyataan ini keluar setelah ia melihat penjagaan lintasan di lokasi kejadian tabrakan Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam yang menewaskan belasan orang  dilakukan ormas secara manual. 

Dedi Mulyadi menegaskan, aset publik tidak boleh dikuasai kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi. 

Pernyataan itu disampaikan Dedi saat mengunjungi korban kecelakaan kereta di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Rabu (29/4/2026). 

"Seluruh jajaran Polres Kota Bekasi segera ambil tindakan hari ini. Ini permintaan saya sebagai Gubernur Jawa Barat. Tidak boleh ada lagi ormas, premanisme yang menguasai aset-aset umum untuk kepentingan dirinya. Saya pikir, tingkat Polsek saja bisa menyelesaikan," ujar Dedi dikutip dari Kompas TV, Rabu. 

Ia menilai, dalam jangka pendek pelintasan sebidang tersebut perlu dilengkapi palang pintu untuk meningkatkan keselamatan. 

Menurut dia, pemasangan pengamanan itu harus segera dilakukan sembari menunggu pembangunan infrastruktur permanen. 

"Akan dibangun flyover, kalau sudah dibangun flyover baru tidak diperlukan (palang) lagi. Tapi dalam jangka pendek, itu bisa digunakan palang pintu untuk pengamanan. Dalam seminggu ini harus sudah terpasang," katanya. 

Menindaklanjuti arahan tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, Dinas Perhubungan telah mengambil alih penjagaan pelintasan yang sebelumnya dikuasai pihak non-resmi. 

"Dishub hari ini sesuai dengan arahan Pak Gubernur, Dishub sudah mengambil alih untuk jaga pelintasan di dua pintu itu, di Ampera dan Bulak Kapal. Sementara, masih pakai (palang) manual," ucap Tri. 

Pemerintah daerah menegaskan, pengambilalihan ini merupakan langkah awal untuk memastikan pengelolaan pelintasan sebidang berada di bawah otoritas resmi, sekaligus mencegah praktik pungutan atau penguasaan aset publik oleh kelompok tertentu.

Kenyataannya Berbeda

Meski ultimatum sudah disampaikan, Perlintasan KA Sebidang yang dikenal Perlintasan Ampera itu kini kembali dikuasai ormas.

Hal tersebut terlihat dalam sebuah video viral yang diunggah akun instagram @fakta.indo pada Jumat (1/5/2026).

Dalam video tersebut, terlihat sejumlah pria berpakaian bebas menjaga perlintasan KA Ampera.

Mereka berada di kedua sisi Perlintasan yang kini sudah dilengkapi oleh pihak PT KAI dengan palang besi sementara itu.

Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved