Dana Bagi Hasil Dipangkas Rp15 Triliun, Gubernur Pramono Pasrah: Jakarta Tetap Harus Senyum

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tak bisa berbuat banyak setelah pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta hingga mencapai Rp15 triliun.

Pemotongan ini membuat pendapatan daerah Jakarta menurun signifikan dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun.

“Walaupun sebenarnya APBD Jakarta sudah diketok Rp95 triliun, dengan pengurangan DBG yang hampir Rp15 triliun, maka APBD Jakarta menjadi Rp79 triliun,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).

Mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Joko Widodo itu mengaku pasrah dengan keputusan pemerintah pusat yang menurutnya sudah final.

“Prinsip pemerintah Jakarta pasti akan patuh, taat, dan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat dalam hal DBH ini,” ujarnya.

Di tengah penurunan anggaran ini, Pemprov DKI Jakarta bakal memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

Program-program yang tak berdampak langsung terhadap masyarakat pun dipastikan bakal dipangkas.

“Harus ada realokasi, efisiensi. Sehingga sekali lagi, Pemerintah Jakarta akan berusaha yang biasanya dengan anggaran cukup besar, Rp95 triliun akan menjadi Rp79 triliun dan kami tetap harus dengan senyum dan optimisme untuk bisa membangun Jakarta,” tuturnya.

Meski demikian, Pramono memastikan pihaknya tak akan memangkas anggaran untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan juga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

“Saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan KJP yang dibagi untik 707.513 siwa tidak boleh diotak-atik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagikan untuk 16.979,” kata Pramono.

Alasan Dana Bagi Hasil Dipangkas Pemerintah Pusat

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan membeberkan alasan pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) bagi pemerintah daerah.

Ia menyebut, salah satu faktornya karena penyerapan anggaran yang rendah dari daerah.

“Alasannya dipotong utamanya karena banyak penyelewengan, artinya enggak semua uang yang dipakai dengan betul,” kata Purbaya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).

Ia pun mengungkapkan kekecewaan pemerintah pusat jika penyerapan anggaran di daerah rendah.

“Jadi itu artinya membuat pusat agak, bukan saya ya, pimpinan-pimpinan itu agk gerah dengan ktu. Jadi (pemerintah pusat) ingin mengoptimalkan,” ujarnya.

Meski dana transfer dari pemerintah pusat dipangkas, namun ia memastikan, program dari pemerintah pusat ke daerah justru bertambah.

“Jadi sebetulnya uang yang di daerah bertambah, jadi kan di tahun berjalan turun Rp200 (triliun) ya, tapi program je daerah naik dari Rp900 triliun ke Rp1.300, tambah lebih banyak,” tuturnya.

Pemerintah pusat disebutkan akan menambah dana transfer ke daerah bila kondisi fiskal dan ekonomi sudah membaik.

“Jadi kami ingin lihat kinerja uang yang lebih efektif. Nanti kita lihat di triwulan pertama tahun depan membaik dan uang saya lebih banyak dari sebelumnya, nanti sebagian akan saya transfer kembali ke daerah,” kata dia.

Berita terkait

• Baca juga: Dana dari Pusat Seret, Pemprov DKI Hemat Anggaran: Perjalanan Dinas Kena Gunting, KJP-KJMU Aman
• Baca juga: Pemerintah Pusat Pangkas Dana Transfer Daerah Rp15 Triliun, DPRD DKI Tunda Pembahasan APBD 2026 
• Baca juga: Pasar Jaya Mau Garap 10.000 Hunian di Atas Pasar, Butuh Dana Rp6 Triliun

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita