Pramono Ikhlas Dana Bagi Hasil Dipangkas Rp15 T, Tawa Menkeu Purbaya: Kayaknya Bisa Dipotong Lagi

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi kantor Gubernur Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Mengenakan batik coklat, Purbaya tiba di Balai Kota Jakarta sekira pukul 08.00 WIB dan langsung disambut Gubernur Pramono Anung.

Pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam itu membahas soal pemotongan dana transfer atau Dana Bagi Hasil (DBH).

Usai pertemuan itu, ia mengapresiasi Gubernur Pramono dan jajarannya yang menerima dan tidak memprotes pemotongan DBH sebesar Rp15 triliun.

Purbaya bahkan melontarkan gurauan tajam yang langsung mencuri perhatian.

“Pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada pak gubernur yang enggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya daya potong banyak, hampir Rp20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi,” ucapnya sambil tertawa, 

Purbaya kemudian menjelaskan alasan pemerintah pusat memangkas anggaran untuk Jakarta lebih besar dibandingkan daerah lain.

Sebagai perbandingan, anggaran DBH yang dipotong dari Pemprov Jawa Barat hanya Rp2,48 triliun dan Jawa Timur Rp2,81 triliun.

“Kalau lihat proporsional kan semakin besar (DBH yang diberikan), pasti semakin besar kepotongnya. Kira-kira begitu, sederhananya begitu,” ujarnya.

“Itu kan semacam pukul rata berapa persen ini (pemangkasan DBH), dan dilihat juga kebutuhan daerahnya,” sambungnya.

Meski kini hanya menerima DBH sebesar Rp11 triliun dari proyeksi awal Rp26 triliun, Purbaya optimis Jakarta tetap dapat bertahan.

Ia pun menjanjikan bakal mengembalikan DBH seperti semula bila kondisi ekonomi sudah berangsur membaik.

“Kita lihat Jakarta masih bisa tahan dengan pemotongan sebesar itu dan cara persentase enggan lebih besar dibanding yang lain,” tuturnya.

Pramono Legowo 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tak bisa berbuat banyak setelah pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta hingga mencapai Rp15 triliun.

Pemotongan ini membuat pendapatan daerah Jakarta menurun signifikan dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun.

“Walaupun sebenarnya APBD Jakarta sudah diketok Rp95 triliun, dengan pengurangan DBG yang hampir Rp15 triliun, maka APBD Jakarta menjadi Rp79 triliun,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).

Mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Joko Widodo itu mengaku pasrah dengan keputusan pemerintah pusat yang menurutnya sudah final.

“Prinsip pemerintah Jakarta pasti akan patuh, taat, dan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat dalam hal DBH ini,” ujarnya.

Di tengah penurunan anggaran ini, Pemprov DKI Jakarta bakal memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

Program-program yang tak berdampak langsung terhadap masyarakat pun dipastikan bakal dipangkas.

“Harus ada realokasi, efisiensi. Sehingga sekali lagi, Pemerintah Jakarta akan berusaha yang biasanya dengan anggaran cukup besar, Rp95 triliun akan menjadi Rp79 triliun dan kami tetap harus dengan senyum dan optimisme untuk bisa membangun Jakarta,” tuturnya.

Meski demikian, Pramono memastikan pihaknya tak akan memangkas anggaran untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan juga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

“Saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan KJP yang dibagi untuk 707.513 siwa tidak boleh diotak-atik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagikan untuk 16.979,” kata Pramono.

Kaji Ulang Subsidi Transportasi Umum

Bahkan pemangkasan Dana Bagi Hasil itu membuat  Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian terhadap subsidi transportasi umum di ibu kota.

Hal ini menyusul pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk Jakarta yang mencapai Rp15 triliun.

Dengan pemangkasan ini, pendapatan Jakarta menurun drastis dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun.

“Tentunya harus ada hal yang bisa menutupi (penurunan pendapatan). Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).

Pramono bilang, pemerintah daerah saat ini tengah mengkaji ulang seluruh skema subsidi dan belanja nonprioritas, termasuk kemungkinan efisiensi di sektor transportasi.

Sebagai informasi, selama ini Pemprov DKI Jakarta menanggung subsidi cukup besar di sektor ini, angkanya bisa mencapai Rp15.000 per penumpang.

“Nah berbagai hal yang seperti itu, apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir Rp15.000, sedangkan dengan berbagai hal kami akan kaji kembali termasuk hal-hal lain,” ujarnya.

Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa pihak belum tentu menaikkan tarif layanan transportasi umum di Jakarta.

Khususnya Transjakarta yang belakangan diisukan bakal mengalami penyesuaian tarif layanan.

“Sekarang (naik Transjaarta) mau kemana aja bayarnya Rp3.500, tapi ini belum tentu dinaikkan ya. Saya hanya menyampaikan contoh,” kata Pramono.

BUMD Diminta Putar Otak

Selain itu, Pramono Anung menginstruksikan kepada seluruh dinas dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan efisiensi ketat dalam penggunaan anggaran 2026.

Instruksi ini disampaikan setelah pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta hingga Rp15 triliun.

“Seluruh OPD harus melakukan efisiensi. Kami lakukan evaluasi secara menyeluruh, menyisir kembali belanja-belanja nonprioritas, menajamkan fokus belanja yang secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat Jakarta,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).

Pramono menyebut, dirinya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akan memantau langsung pemanfaatan setiap rupiah anggaran daerah agar lebih tetap sasaran.

“Jadi, era menggunakan dana besar yang tanpa pengawalan ketat sudah lewat. Sekarang pasti akan kami kawal secara khusus,” ujarnya.

Adapun pemangkasan DBH berdampak signifikan terhadap keuangan daerah. 

Dari semula Rp95,35 triliun, pendapatan Jakarta turun menjadi Rp79,06 triliun, dengan nilai transfer dari pemerintah pusat hanya tersisa Rp11,15 triliun.

“Memang pemotongan Jakarta paling besar dan ini menjadi tantangan bagi sama serta pak wagub untuk bisa menyelesaikan target kami dengan baik,” kata Pramono.

Khusus untuk BUMD, Pramono juga meminta agar mereka mencari sumber dana lain selain dari APBD yang selama ini diterima dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah (PAD).

Menurutnya, hal ini penting agar BUMD Jakarta tetap dapat menjalankan program-program mereka masing-masing, seperti rencana pembangunan kawasan Dukuh Atas menjadi Transit Oriented Development (TOD) oleh PT MRT Jakarta.

“Dengan kondisi seperti ini kami mendorong agar BUMD yang akan membangun, misalnya interconnection di Dukuh Atas tetap akan dibangun, tetapi mekanismenya tidak menggunakan APBD,” tuturnya.

“Maka dilakukan dengan skema partnership dan sebagainya,” tambahnya menjelaskan.

Berita Terkait

• Baca juga: Momen Pramono Anung dan Purbaya Acungkan Jempol, Menkeu Pagi-pagi Sambangi Balai Kota DKI, Ada Apa?
• Baca juga: Dana Bagi Hasil Dipangkas, Pramono Kaji Subsidi Transportasi Umum, Tarif TJ Bisa Tak Lagi Rp 3.500
• Baca juga: Dana Bagi Hasil Dipangkas Rp15 Triliun, Gubernur Pramono Pasrah: Jakarta Tetap Harus Senyum

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita