Wacana Tiket Transjakarta Naik Respons Pemangkasan DBH, DPRD DKI : Sedang Dijajaki Subsidi

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Wacana pemangkasan subsidi tiket Transjakarta mulai dibahas di DPRD DKI Jakarta, hal ini tercermin dalam rapat kerja Komisi B bersama eksekutif yang berlangsung pada Selasa (7/10/2025). 

Dalam rapat tersebut, eksekutif yang diwakili Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Keuangan, Dinas Perhubungan dan BUMD transportasi memaparkan biaya publik service obligation (PSO) mencapai Rp6 Triliun per tahun. 

PSO tersebut merupakan belanja subisi operasional moda transportasi yang ada di Jakarta yakni, Transjakarta, MRT dan LTR Jakarta. 

Transjakarta jadi yang paling besar menyerap PSO, angkanya sudah menyentuh Rp 4 Triliun lebih per tahun. 

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh membenarkan, subsidi untuk Transjakarta jadi yang paling besar digelontor pemerintah melalui APBD. 

"Paling tinggi sekali subsidi kita ini di TransJakarta, bahwa satu hari 1,3 juta penumpang kurang lebih kan sampai dengan 4 triliunan lebih ya 4,2 triliunan lebih (per tahun POSnya)," kata Nova. 

Nova tak menampik, wacana pemangkasan subsidi tiket Transjakarta sebagai respons rencana Pemerintah Pusat memotong Dana Bagi Hasil (DBH) ke DKI Jakarta sebesar Rp15 Triliun.

"Ya tentunya ini kan masih dalam tahap kajian ya, memang secara keseluruhan yang saya dapat informasi DBH ini kan sangat drastis nih, bahwa yang kemarin sudah kita rancang (ABPD 2026) secara bersama-sama, ada penurunan sampai dengan belasan triliunan 15 triliunan," ucap Nova. 

Berdasarkan hasil rapat lanjut Nova, ada rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjajaki kerja sama PSO dengan Pemerintah Pusat.

Hal ini sebagai timbal balik DBH yang dipangkas agar diganti menjadi bantuan pembiayaan subsidi transportasi di Jakarta. 

"Tadi juga ada masukan juga apakah bisa ini yang subsidi ini nanti misalnya dengan pemerintah pusat untuk dibantu tadi kan seperti itu," ucapnya. 

Tetapi rencana meminta bantuan ke pemerintah pusat terkait subisi transportasi baru sebatas penjajakan, belum ada kepastian lebih lanjut apakah hal itu bisa dilakukan. 

"Artinya memang sedang diajajaki untuk bagaimana subsidi ini bisa dibantu oleh pemerintah pusat Karena pengurangan ini (DBH) pasti berdampak ke kami (Pemerintah daerah)," tegas dia. 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian terhadap subsidi transportasi publik di ibu kota.

Hal ini menyusul pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk Jakarta yang mencapai Rp15 triliun.