Buruh dan Ojol Geruduk Kedubes AS di Jakarta, Desak Hentikan Genosida di Gaza

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT - Massa yang berasal dari buruh dan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi damai di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin (7/10/2025). 

Mereka kemudian melakukan longmarch menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jalan Medan Merdeka Selatan untuk menyuarakan solidaritas bagi rakyat Palestina.

Aksi bertajuk “Kami Tidak Netral - Kami Berpihak pada Kemanusiaan” ini digelar oleh Perhimpunan Pekerja Indonesia (PPI) bersama Federasi SPEED (Serikat Pengemudi Daring) dan Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB).

Ketua Umum PPI, Ricardo Lumalessil, mengatakan, aksi ini merupakan bentuk perlawanan moral terhadap genosida yang masih berlangsung di Gaza hingga kini.

“Kami bukan diplomat, kami bukan elite. Kami hanyalah buruh dan pengemudi yang tahu rasanya ditindas. Karena itu kami tidak bisa diam. Gaza adalah luka kita semua,” kata Ricardo kepada wartawan.

Ricardo menilai, lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan ILO gagal menjalankan mandat kemanusiaannya lantaran memilih bungkam atas tragedi di Palestina.

“Kami kecewa pada PBB, kami kecewa pada ILO. Dunia internasional tidak bisa terus menonton pembantaian ini tanpa bertindak. Diam adalah bentuk keterlibatan,” tegasnya.

Menurut Ricardo, aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi politik, melainkan suara nurani dari rakyat kecil yang menolak diam di tengah ketidakadilan.

“Ini bukan soal politik, tapi soal nyawa manusia. Soal keberpihakan pada yang tertindas. Kami memilih berdiri bersama Palestina,” lanjutnya.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan utama kepada komunitas internasional.

Pertama, hentikan seluruh bentuk genosida dan agresi militer Israel terhadap rakyat Palestina; 

Kedua, Mendesak PBB bertindak konkret, bukan sekadar kecaman simbolik;

Ketiga, menuntut ILO dan serikat buruh dunia bersolidaritas menyelamatkan rakyat serta pekerja Palestina;

Keempat, menjatuhkan sanksi internasional terhadap Benjamin Netanyahu dan rezim Israel atas kejahatan perang, dan;