Anggaran Dipotong, Pramono Diminta Bentuk Tim Khusus Sisir RAPBD 2026: Belanja Boros Dihapus 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membentuk tim khusus untuk menyisir ulang seluruh pos belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

Langkah ini dinilai penting setelah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp 15 triliun, membuat nilai RAPBD DKI turun dari Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun.

“Pos belanja DKI Jakarta jumlahnya 251 ribu per tahun. Artinya, ada 251 ribu item yang harus dicek satu per satu,” kata Justin dalam keterangannya, Selasa (8/10/2025).

Ia menilai, penyisiran itu tidak bisa dilakukan sendirian oleh Gubernur. Tim khusus perlu dibentuk agar bisa menelusuri secara detail pos-pos belanja yang dianggap tidak efisien.

“Memang berat bagi Gubernur Mas Pramono untuk menyisir satu per satu belanja dalam rancangan anggaran. Tapi bisa dibentuk tim khusus yang bertugas menemukan pemborosan-pemborosannya agar bisa dikeluarkan dari anggaran,” jelasnya.

Selain itu, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu juga mendorong agar Pemprov DKI Jakarta membuka rencana belanjanya ke publik melalui laman resmi https://apbd.jakarta.go.id.

Langkah itu akan membuat proses penyusunan anggaran lebih transparan dan akuntabel, sekaligus melibatkan masyarakat dalam mengawasi penggunaan uang daerah.

“Kami ingin mengusulkan agar Pemprov DKI membuka penuh rencana belanjanya di laman resmi yang bisa diakses siapa saja. Ini penting agar proses anggaran bisa diawasi publik dan berjalan transparan,” tegasnya.

Justin juga menyinggung temuannya dalam pembahasan APBD Perubahan 2025, di mana Dinas Perpustakaan sempat mengajukan pembelian tiga unit server seharga Rp 1,7 miliar per unit.

Belanja tersebut dinilai tidak efisien, karena berdasarkan hasil penelusuran harga pasal satu unit server dengan spesifikasi serupa hanya sekitar Rp 300 juta. 

“Hal-hal seperti ini adalah pemborosan yang harus dihapus dari anggaran, apalagi di tengah pemangkasan besar-besaran seperti sekarang,” pungkasnya.

Tantangan Berat Pramono

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah dihadapkan pada tantangan berat setelah pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) bagi Jakarta hingga Rp15 triliun.

Hal ini membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta menyusut tajam dari Rp95,35 triliun menjadi Rp70,06 triliun

Pemangkasan ini tentu menekan kemampuan fiskal Jakarta untuk menjalankan berbagai program prioritas.

Gubernur Pramono pun tak bisa berbuat banyak dan hanya pasrah dengan keputusan pemerintah pusat itu.