Dedi Mulyadi Beda Taktik dengan Pramono Hadapi Potongan DBH Menkeu Purbaya, Birkorat Dibikin Puasa

Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sama-sama tidak protes dengan kebijakan fiskal Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Pramono dan Dedi Mulyadi (Youtube KPK) dan Purbaya (Kemenkeu/Biro KLI-Zalfa'Dhiaulhaq)
TAKTIK BERBEDA - Kolase foto Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang digelar KPK di Jakarta, Kamis (10/7/2025) lalu, ditambah foto Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Pramono dan Dedi memiliki taktik berbeda menghadapi pengurangan DBH dari Purbaya. 

Sumber dana tradisional yang dimaksud, meliputi pajak, retribusi, dividen, dana transfer pusat. 

Berbagai pihak bisa turut serta mendanai pembangunan Jakarta lewat Jakarta Collaboration Fund.

Skema ini membuka ruang kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pembiayaan proyek strategis di ibu kota. 

Dedi Mulyadi Bikin Birokrat Puasa

Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi akan merombak Aanggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) demi menyiasati potongan DBH.

Ia tidak akan mengurangi, bahkan meningkatkan anggaran infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

"Kalau pengurangan pasti memiliki dampak ya, tetapi kita tidak boleh mengeluh. Saya sampaikan dana transfer ke Jabar boleh menurun, tetapi angka pembangunan di Jabar akan saya tingkatkan," kata Dedi Mulyadi saat menghadiri acara Hari Jadi ke-498 Indramayu di Gedung DPRD Indramayu, Selasa (7/10/2025), dikutip dari Kompas.com.

ORANG DEKAT KDM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Sekda Jawa Barat Herman Suryatman di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Senin (5/5/2025).
ORANG DEKAT KDM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Sekda Jawa Barat Herman Suryatman di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Senin (5/5/2025). (Instagram (@hermansuryatman))

Dalam kesempatan itu, Dedi bahkan bersumpah akan menaikkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur meski dana dari pusat berkurang.

"Saya bersumpah anggaran jalan saya dinaikkan menjadi Rp 3,5 triliun," kata dia saat memberikan sambutan.

Untuk realisasinya, Dedi menegaskan, birokrat harus hidup prihatin sebagai gantinya.

Karena itu, jangan heran ketika nanti pada tahun depan saat pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat hanya ada suguhan air putih.

Hal ini karena anggaran konsumsi tersebut sudah dihapuskan, termasuk pemangkasan di sejumlah pos seperti belanja barang dan jasa, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas, hingga kebutuhan transportasi.

Penghematan juga akan dilakukan pada pos non-esensial seperti jamuan makan, perjalanan dinas, hingga penggunaan AC. Kebijakan penghematan ini, lanjut Dedi, bukan tanpa alasan. Ia ingin agar dana pemerintah lebih banyak diarahkan untuk pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.

"Biarkan birokrasi berpuasa, tetapi masyarakat bisa berpesta," tutur Dedi Mulyadi

Di sisi lain, Dedi menjelaskan, Pemprov Jabar saat ini memiliki dua fokus utama pembangunan, yakni perbaikan infrastruktur jalan dan penataan tata kelola air.

Keduanya dianggap menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor ekonomi dan pertanian.

Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved