Pemangkasan DBH Ancam Rekrutmen PJLP, Alia Noorayu: Lapangan Kerja Harus Tetap Dibuka!

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, menanggapi rencana pengurangan jumlah rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) tahun depan akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Diketahui, DBH Jakarta dipangkas sebesar Rp15 triliun oleh Kementerian Keuangan, sehingga berdampak langsung pada jumlah tenaga PJLP yang bisa direkrut oleh Pemprov.

Meski begitu, Alia menilai Pemprov DKI tetap perlu membuka lapangan kerja baru agar angka pengangguran di Jakarta tidak terus meningkat.

“Kita akan mendorong agar program-program pembuka lapangan kerja ditingkatkan. Karena seperti kita tahu, masih banyak pengangguran di DKI Jakarta,” ujar Alia kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).

Politikus Partai Golkar itu juga menegaskan, rekrutmen PJLP, termasuk petugas PPSU, damkar, dan pasukan kebersihan, harus tetap dijalankan karena terbukti menjadi jalur cepat menekan angka pengangguran.

“Salah satu penyaluran paling cepat dari Pemprov itu kan lewat pembukaan PPSU. Jadi kami akan terus mendorong agar PPSU dan PJLP tetap ada, untuk menekan tingkat pengangguran di Jakarta,” tegasnya.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI tersebut meminta agar dana hasil pemangkasan DBH dapat dialokasikan ke program prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan warga.

“Yang penting, DBH itu bisa dialokasikan untuk mendukung program-program DKI Jakarta yang dibutuhkan dalam pembangunan,” tambah Alia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pemangkasan DBH ini akan berdampak langsung pada jumlah rekrutmen petugas PJLP di tahun depan.

Saat ini, jumlah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang direkrut tahun 2025 mencapai 1.100 orang, sedangkan petugas pemadam kebakaran (Damkar) sebanyak 1.000 orang.

“Yang mungkin akan mengalami perubahan, selama ini kan PJLP kita seperti damkar seribu, pasukan oranye seribu seratus, pasukan putih lima ratus. Karena ada pengurangan ini, peluang itu mungkin akan berkurang tahun depan,” kata Pramono.

Anggaran disunat

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah dihadapkan pada tantangan berat setelah pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) bagi Jakarta hingga Rp15 triliun.

Hal ini membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta menyusut tajam dari Rp95,35 triliun menjadi Rp70,06 triliun

Pemangkasan ini tentu menekan kemampuan fiskal Jakarta untuk menjalankan berbagai program prioritas.

Gubernur Pramono pun tak bisa berbuat banyak dan hanya pasrah dengan keputusan pemerintah pusat itu.