Ogah Ikut Bobby Cs Geruduk Menkeu Purbaya, Pramono Pilih Fokus Cari Solusi Pemangkasan Anggaran

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memilih tak ikut 18 gubernur lain yang menggeruduk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memprotes pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).

Ia menilai, langkah tersebut tidak perlu dilakukan karena hal tersebut merupakan kewenangan Kemenkeu yang memiliki diskresi untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah kondisi sulit seperti sekarang ini.

Menurutnya, Jakarta justru harus fokus mencari jalan keluar dan inovasi pembiayaan baru, bukan memperdebatkan kebijakan yang sudah disahkan.

“Jakarta ini apapun kan sebenarnya sebagai role model, karena apa? APBD kita selama ini sangat terbuka, transparan. Apalagi kalau ini sudah menjadi keputusan, sehingga sebenarnya tidak ada ruang untuk berargumen,” ucapnya, Rabu (8/10/2025).

Di sisi lain, Pramono mengaku juga memahami keresahan para gubernur lain karena kebijakan efisiensi pusat memang memberatkan semua daerah, termasuk Jakarta.

Terlebih, anggaran Jakarta yang dipangkan paling besar, nilainya mencapai Rp15 triliun, sehingga APBD DKI Jakarta menurun tajam dari Rp95 triliun menjadi hanya di kisaran Rp80 triliun.

“Saya tidak menyalahkan siapapun, termasuk para gubernur. Menurut saya memang berat, dan untuk Jakarta sendiri memang berat,” ujarnya.

Alih-alih menyampaikan protes, mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Joko Widodo ini justru memilih memanfaatkan situasi ini sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal Jakarta.

“Saya ingin menggunakan momentum ini untuk memperkuat alternative financing. Bagaimana caranya? Dengan KLB, SP3L, SLF, dan juga Jakarta Collaboration Fund agar pengelolaannya lebih baik,” tuturnya.

Pramono memastikan semangat untuk membangun Jakarta tidak surut, meski ruang fiskal semakin sulit akibat pemangkasan DBH.

Ia juga menegaskan program perlindungan sosial, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap aman dari pemotongan.

“Yang tidak boleh dikurangi se-sen pun adalah yang berkaitan dengan KJP dan KJMU. Karena ini untuk kebutuhan masyarakat yang tidak mampu. Termasuk untuk pemutihan ijaah juga,” kata Pramono.

18 Gubernur Geruduk Menkeu Purbaya

Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia menggeruduk kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (7/10/2024) kemarin.

Puluhan kepala daerah datang untuk melayangkan protes terhadap pemangkasan DBH bagi daerah-daerah.

Beberapa yang hadir ialah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.