DPRD DKI Dorong Pemprov Cari Sumber Pendanaan Alternatif Imbas Anggaran Dipangkas Rp15 Triliun

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) putar otak cari pendanaan alternati antisipasi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan jajarannya harus lebih kreatif mencari sumber pendanaan alternatif. 

Sebab, Pemprov DKI Jakarta dikabarkan bakal mengalami pemangkasan DBH sebesar Rp15 Triliun. 

Baco menilai langkah tersebut penting agar program pembangunan di Jakarta tidak tersendat, meski dengan keterbatasan fiskal daerah. 

“Karena rasanya tidak mungkin atau berat kita hanya menjalankan APBD dengan Rp79 triliun. Artinya kalau itu terjadi, maka pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta bisa menurun dan putaran ekonomi di Jakarta akan terganggu,” ujar Baco, Kamis (9/10/2025).

Menurutnya, Pemprov DKI kini tengah berupaya menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan mitra strategis lainnya untuk menutup kekurangan dana akibat pemangkasan tersebut.

“Pemprov tengah berusaha menjalankan APBD dengan komposisi mendekati angka Rp95 triliun melalui kerja sama dengan pihak lain, sehingga pembangunan di DKI Jakarta tetap berjalan,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI lainnya, Alia Noorayu Laksono, menambahkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan tetap mampu mendorong penciptaan lapangan kerja di Jakarta.

“Salah satu penyaluran kerja tercepat dari Pemprov itu melalui pembukaan formasi PPSU. Jadi, kita akan terus mendorong agar PPSU dan PJLP tetap ada untuk menekan angka pengangguran di DKI Jakarta,” jelas Alia.

Alia juga menegaskan dukungannya terhadap kebijakan tidak memotong gaji aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka.

“Karena kalau tanpa ASN, Pemprov ini tidak bisa jalan. Jadi selayaknya mereka diberi perhatian. Tapi yang penting, DBH itu bisa tetap dialokasikan untuk mendukung program-program prioritas pembangunan di Jakarta,” pungkasnya.

Pramono Tak Ikut Geruduk Menkeu

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memilih tak ikut 18 gubernur lain yang menggeruduk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memprotes pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).

Ia menilai, langkah tersebut tidak perlu dilakukan karena hal tersebut merupakan kewenangan Kemenkeu yang memiliki diskresi untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah kondisi sulit seperti sekarang ini.

Menurutnya, Jakarta justru harus fokus mencari jalan keluar dan inovasi pembiayaan baru, bukan memperdebatkan kebijakan yang sudah disahkan.

“Jakarta ini apapun kan sebenarnya sebagai role model, karena apa? APBD kita selama ini sangat terbuka, transparan. Apalagi kalau ini sudah menjadi keputusan, sehingga sebenarnya tidak ada ruang untuk berargumen,” ucapnya, Rabu (8/10/2025).

Di sisi lain, Pramono mengaku juga memahami keresahan para gubernur lain karena kebijakan efisiensi pusat memang memberatkan semua daerah, termasuk Jakarta.

Terlebih, anggaran Jakarta yang dipangkan paling besar, nilainya mencapai Rp15 triliun, sehingga APBD DKI Jakarta menurun tajam dari Rp95 triliun menjadi hanya di kisaran Rp80 triliun.

“Saya tidak menyalahkan siapapun, termasuk para gubernur. Menurut saya memang berat, dan untuk Jakarta sendiri memang berat,” ujarnya.

Alih-alih menyampaikan protes, mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Joko Widodo ini justru memilih memanfaatkan situasi ini sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal Jakarta.

“Saya ingin menggunakan momentum ini untuk memperkuat alternative financing. Bagaimana caranya? Dengan KLB, SP3L, SLF, dan juga Jakarta Collaboration Fund agar pengelolaannya lebih baik,” tuturnya.

Pramono memastikan semangat untuk membangun Jakarta tidak surut, meski ruang fiskal semakin sulit akibat pemangkasan DBH.

Ia juga menegaskan program perlindungan sosial, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap aman dari pemotongan.

“Yang tidak boleh dikurangi se-sen pun adalah yang berkaitan dengan KJP dan KJMU. Karena ini untuk kebutuhan masyarakat yang tidak mampu. Termasuk untuk pemutihan ijaah juga,” kata Pramono.

18 Gubernur Geruduk Menkeu Purbaya

Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia menggeruduk kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (7/10/2024) kemarin.

Puluhan kepala daerah datang untuk melayangkan protes terhadap pemangkasan DBH bagi daerah-daerah.

Beberapa yang hadir ialah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

Sherly yang menjadi salah satu juru bicara dalam pertemuan itu mengatakan, pemangkasan anggaran ini berpotensi melumpuhkan banyak program pembangunan di daerah.

Apalagi, daerah juga memiliki tanggungan cukup besar untuk menggaji para pegawai berstatus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

“Dengan pemotonhan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah hampir 60-70 persen, itu berat,” kata dia.

Akibatnya, bakal banyak daerah yang kesulitan menutupi kebutuhan belanja pegawai dan menjalankan program pembangunan secara bersamaan.

“Kalau transfernya dikurangi, mau tidak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” tuturnya.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang karib disapa Mualem pun mengungkap aspirasi para gubernur yang disampaikan langsung ke Purbaya.

Ada beberapa isu yang disampaikan, termasuk yang utama dalah soal pemangkasan TKD.

Aceh sendiri mengalami penmotongan TKD sampai 25 persen. Sedangkan, wilayah lain ada yang sampai 35 persen.

"Kalau Aceh dalam 25 persen. Dan lain-lain ada 30-35 persen," kata Mualem.

Politikus Partai Aceh itu berharap Menkeu Purbaya bisa menangguhkan pemotongan TKD, sebab akan menjadi beban keuangan di daerah.

"Ya semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," katanya. 

Berita Terkait

• Baca juga: Komisi E DPRD DKI Dorong Sekolah di Jakarta Tiru Model Pembelajaran SMAN Unggulan MH Thamrin
• Baca juga: Ogah Ikut Bobby Cs Geruduk Menkeu Purbaya, Pramono Pilih Fokus Cari Solusi Pemangkasan Anggaran
• Baca juga: Dedi Mulyadi Beda Taktik dengan Pramono Hadapi Potongan DBH Menkeu Purbaya, Birkorat Dibikin Puasa

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita