Banggar DPRD DKI Usulkan Tambahan Rp550 Miliar untuk Infrastruktur dan Fasilitas Umum

Ringkasan Berita:

• Usulan Tambahan Anggaran Rp550 Miliar
• Fokus pada Kebutuhan Masyarakat
• Tanpa Kenaikan Pajak

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp550 miliar dalam Rancangan APBD DKI Jakarta 2026.

Ketua Banggar yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengatakan usulan tersebut muncul setelah dilakukan pembahasan dan peninjauan ulang terhadap pergerakan anggaran di tiap komisi.

Awalnya, DPRD dan Pemprov DKI menyepakati anggaran sebesar Rp95,3 triliun, namun berkurang menjadi Rp81,2 triliun karena adanya penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. 

"Dari hasil pembahasan, kami menemukan adanya kebutuhan anggaran yang sangat mendesak dan harus segera dipenuhi. Karena itu, hari ini ada usulan kenaikan sekitar Rp550 miliar,” kata Khoirudin, Rabu (29/10/2025).

Khoirudin menjelaskan, penambahan anggaran tersebut terutama berasal dari hasil pembahasan di Komisi A dan Komisi D bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. 

Dari hasil analisis di lapangan, ditemukan sejumlah kebutuhan yang sifatnya mendesak dan harus segera diakomodasi.

“Misalnya pembangunan jalan lingkungan, saluran air, lampu jalan, hingga lahan pemakaman. Saat ini banyak makam yang sudah penuh, sementara masyarakat tetap butuh. Karena itu, kita harus carikan solusinya,” paparnya.

Ia memastikan, tambahan anggaran itu tidak akan membebani masyarakat karena DPRD DKI tidak berencana menaikkan pajak daerah.

“Kita tidak ingin menaikkan pajak karena itu bisa membebani masyarakat. Yang kita lakukan adalah memaksimalkan potensi pendapatan yang masih bisa ditingkatkan,” kata Khoirudin.

Beberapa langkah yang akan ditempuh, lanjutnya, antara lain dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif serta menagih para penunggak pajak agar segera memenuhi kewajibannya.

“Aset yang selama ini menganggur akan kita dorong untuk dikerjasamakan supaya menghasilkan pendapatan bagi daerah,” jelasnya.

Khoirudin menambahkan, pembahasan lanjutan akan dilakukan bersama Pemprov DKI Jakarta dalam rapat Banggar berikutnya untuk memfinalkan skema pembiayaan tambahan anggaran tersebut.

“Besok dalam rapat Banggar, kita akan carikan solusinya bersama, apakah lewat peningkatan pendapatan atau mekanisme lain. Intinya semua ini untuk merealisasikan hasil reses para anggota dewan karena menyangkut kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Berita Terkait

• Baca juga:   Kata OJK Soal Tunanetra di Jakarta Ditolak Bank Saat Buat Rekening, Junjung Tinggi Keadilan
• Baca juga: Tertunda 15 Tahun, Raperda Kawasan Tanpa Rokok DKI Jakarta Akhirnya Rampung Dibahas
• Baca juga: DPRD Jakarta Gandeng YPKI, Ajak Perempuan Kenali Bahaya Kanker

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita