Jakarta Timur Tunjukkan Wajah Baru, Warga Dapat Gas Gratis dari Limbah Rumah Tangga

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terus berinovasi menghadirkan kota yang bersih, sehat, dan mandiri energi.

Salah satu terobosan terbarunya ialah pembangunan septic tank komunal terintegrasi dengan sistem biogas di sejumlah wilayah padat penduduk.

Melalui program ini, warga tidak hanya memperoleh lingkungan yang lebih bersih dan sehat, tetapi juga bisa menikmati manfaat energi bersih yang dialirkan langsung ke dapur mereka.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tentang percepatan penyelesaian masalah kesehatan lingkungan di kawasan padat.

“Program ini menyentuh kebutuhan dasar warga. Mereka mendapatkan sanitasi yang layak dan energi murah dari biogas,” kata Agung Nugroho, Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Senin (3/11/2025).

Menurut Agung, sistem ini mampu memadukan tiga tujuan sekaligus diantaranya meningkatkan kesehatan lingkungan, menciptakan kemandirian energi, dan menekan pengeluaran rumah tangga.

Dari hasil pemantauan Rekan Indonesia, rata-rata keluarga penerima manfaat bisa menghemat Rp150.000–Rp200.000 per bulan dari pengeluaran gas elpiji.

“Uang itu bisa dialihkan untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan atau gizi anak,” jelas Agung.

10 Kelurahan Jadi Lokasi Pilot Project

Pembangunan septic tank komunal dan biogas dilakukan di sepuluh titik wilayah, yakni Bidara Cina, Rawa Bunga, Pekayon, Pinang Ranti, Kampung Rambutan, Penggilingan, Kayu Manis, Cipinang, Cipinang Melayu, dan Klender.

Sebanyak 921 kepala keluarga atau sekitar 2.936 jiwa ditargetkan menerima manfaat langsung.

Limbah domestik diolah menjadi gas metana yang dialirkan ke rumah warga untuk keperluan memasak. 

Selain menghemat pengeluaran, sistem ini juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan bebas bau.

“Lingkungan jadi lebih sehat, air tanah lebih aman, dan udara pun tidak tercemar. Ini contoh nyata pembangunan yang menyehatkan rakyat,” lanjut Agung.

Bukan APBD

Menariknya, program ini tidak membebani APBD DKI Jakarta. Pemkot Jakarta Timur menggandeng sektor swasta, komunitas warga, dan lembaga sosial melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta partisipasi masyarakat.

“Kolaborasi ini adalah kunci. Pemerintah mengoordinasi, swasta mendukung pendanaan dan teknologi, warga ikut mengelola. Hasilnya, kota jadi bersih tanpa menambah beban anggaran,” ujar Agung.