Politikus Gerindra Interupsi, Keberatan Potongan Subsidi Pangan Rp 300 M di RAPBD Jakarta 2026

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyingung pemotongan anggaran subsidi pangan di RAPBD 2026, Gubernur Pramono Anung diingatkan jangan sampai termakan janji anak buahnya. 

Hal ini dikatakan Ketua Fraksi Gerinda DPRD DKI Jakarta Setyoko dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD 2026 yang berlangsung pada Rabu (12/11/2025). 

Di sela rapat paripurna tersebut, Setyoko menyampaikan interupsi di hadapan pimpinan DPRD dan Gubernur Pramono. 

Menurut Setyoko, Pramono harus jeli menentukan kebijakan anggaran terutama belanja subsidi yang sangat diharapkan warga. 

"Kami Fraksi Partai Gerindra, keberatan dengan pemotongan subsidi pangan sebesar Rp300 miliar," kata Setyoko. 

Skema pemotongan subsidi pangan sejatinya untuk penyesuaian postur anggaran, di mana pada APBD Perubahan nantinya akan ditambah lagi sesuai kebutuhan program. 

"Memang dijanjikan, pada perubahan akan dinaikkan. Saya hanya mengingatkan kepada Pak Gubernur," ujarnya.

Tetapi lanjut Setyoko, skema tersebut bukan barang baru dan sering dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada penyusunan anggaran tahun sebelumnya.

Dia mencontohkan anggaran perbaikan gedung SDN 01 Pulau Harapan, sempat dijanjikan bakal disiapkan pada APBD Perubahan 2025 tetapi tak kunjung terwujud. 

"Kemudian, pada tahun 2026, anggaran pembangunan sekolah rusak di Pulau Seribu pun tidak masuk. Jejak rekam ini yang membuktikan bahwa, tolong jangan kasih kami janji," ucapnya. 

Dia khawatir skema pemotongan subsidi pangan bakal bernasib serupa, dijanjikan bakal ditambah di APBD Perubahan 2026 tetapi tak kunjung terwujud. 

"Kami juga khawatir, staf-staf Bapak, tim-tim Bapak, memberikan janji yang sama kepada kami, dan menjanjikan yang sama kepada Pak Gubernur. Mohon diperingati, saya yakin Pak Gubernur berpihak kepada kaum Marhaen," tegas Setyoko.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menegaskan, RAPBD 2026 tidak ada pemotongan untuk subsidi pangan melainkan dirancang untuk kebutuh 10 bulan terlebih dahulu. 

"Insya Allah tidak ada pemotongan dana bansos, semua program kita memang untuk 10 bulan
dulu, nanti dianggarin perubahan kita anggarkan," ujar Khoirudin. 

Cara ini menurut Khoirudin merupakan hal yang lumrah dalam mendesain postur anggaran, karena setiap tahun akan ada pembahasan APBD Perubahan.