Dipangkas Rp300 M, Fraksi PSI Ngotot Tambah Subsidi Pangan 2026 di APBD Perubahan Jakarta

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta bakal kawal subsidi pangan 2026, hal ini menyusul pemangkasan anggaran sebesar Rp300 miliar. 

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Josephine Simanjuntak mengatakan, Pemprov DKI Jakarta membantah pemangkasan subsidi pangan dengan argumen diplomatis. 

Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta membantah tidak ada pemangkasan subsidi pangan dengan sengaja mendesain anggaran subsidi selama 10 bulan untuk 2026. 

Nantinya, pada APBD Perubahan, anggaran subsidi pangan bakal ditambah sesuai kebutuhan penerima manfaat agar tercukupi selama satu tahun anggaran.

"Itu kan bahasanya diplomatis, bahwa tidak ada pemotongan. Hanya diatur 10 bulan. Kita lihat APBD-nya, tetap dipotong," kata Josephine, Senin (24/11/2025). 

Josephine menceritakan, Fraksi PSI bakal terus mengawal anggaran subsidi pangan agar di APBD Perubahan benar-benar tersedia. 

"Tapi nanti ada yang jamin diperubahan itu akan dimasukin?, enggak ada yang bisa jamin. Ya paling nanti saya ngotot lagi di APBDP (perubahan)," tegas dia. 

Keterangan Ketua DPRD 

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menegaskan, subsidi pangan di APBD 2026 DKI Jakarta tidak dipotong melainkan didesain untuk 10 bulan. 

Rapat Paripurna tentang RAPBD 2026 DKI Jakarta berlangsung dinamis, sejumlah anggota dewan ramai menyampaikan interupsi.

Hal ini dipicu pemotongan anggaran subsidi pangan di RAPBD 2026 sebesar Rp300 miliar, banjir interupsi berisi penolakan agar ditinjau ulang sebelum disepakati. 

Meski begitu, pimpinan DPRD DKI Jakarta tetap melolos RAPBD 2026 hingga ditanta-tangani bersama Gubernur Pramono Anung yang hadir dalam rapat paripurna. 

Alhasil, sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi menolak keras pengesahan RAPBD 2026 dengan melakukan walkout. 

Menanggapi hal itu, Khoirudin berterima kasih karena banyak anggota dewan yang fokus terhadap kepentingan masyarakat. 

"Mengenai apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman, saya berterima kasih teman-teman concern kepada masalah masyarakat, kebutuhan masyarakat tentang bansos," kata Khoirudin.

Dia menegaskan, RAPBD 2026 DKI Jakarta tidak ada pemotongan untuk subsidi pangan melainkan dirancang untuk kebutuh 10 bulan terlebih dahulu.