Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia Suarakan Pentingnya Digitalisasi Sektor Perikanan

TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) menyatakan Deklarasi Bahari terkait transformasi sektor perikanan melalui digitalisasi dalam Forum Nelayan Nasional (FNN) 2025.

Deklarasi ini untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan menuju Indonesia Emas.

HMNI mendorong panca program bakti bahari, yakni pangan untuk kesejahteraan rakyat, ikan untuk manusia Indonesia pintar, laut yang bersih dan lestari, tata kelola kelautan dan perikanan untuk kebaikan semua, dan lingkungan hidup kelautan dan perikanan yang harmoni. 

Ketua Dewan Pembina HMNI Gema Sasmita mengatakan, masa depan perikanan nasional harus dibangun di atas pondasi digital, mulai dari pencatatan hasil tangkap, pelaporan cuaca dan lokasi tangkap, akses pasar, hingga pelatihan dan literasi bagi nelayan. 

"Digitalisasi bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Hanya dengan begitu, nelayan bisa naik kelas: dari pekerja tradisional menjadi pelaku usaha modern," kata Gema Sasmita, dikutip Senin (1/12/2025).

Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Prayudi Syamsuri mengatakan, upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengentaskan kemiskinan melalui ketahanan pangan laut tidaklah mudah.

Faktor seperti perubahan iklim, regenerasi nelayan yang menurun, dan ketidakpastian pasar memperparah beban.

"Peran teknologi dalam konteks iklim, wilayah tangkap, pasar dan pelelangan, hilirisasi, dan sebagainya menjadi sangat penting untuk memastikan implementasi berjalan efektif," katanya.

Diketahui, para nelayan yang hadir dalam forum ini menyatakan kondisi di lapangan, semisal pengawasan wilayah tangkap yang masih lemah.

Ada juga masalah terkait budidaya dan penangkapan belum terpantau optimal, banyak nelayan yang kekurangan akses terhadap teknologi, informasi pasar, dan manajemen yang memadai.

Termasuk kemampuan memproses hasil tangkapan (hilirisasi), akses keuangan dan pasar, serta kelembagaan nelayan yang kuat.

Terkait itu, perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menyatakan bahwa pemerintah telah merumuskan kerangka kerja berbasis Ekonomi Biru.

KKP menekankan pembangunan perikanan tidak cukup dengan produksi saja, tetapi harus meliputi konservasi, keberlanjutan, integrasi rantai nilai dari hulu hingga hilir, dan sinergi seluruh pihak.

Perwakilan akademisi, Prof. Syamsul dari Burhanudin Abdullah Center (BA Center) menyebutkan HMNI berperan strategis dalam masa depan sektor perikanan Indonesia.

Kata dia, fungsi dan peran HMNI sebagai salah satu stakeholders menjadi signifikan dan sangat dibutuhkan.