Buruh Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, Ancam Aksi ke DPR 15 Januari

Partai Buruh bersama KSPI menolak keras wacana Pilkada melalui DPR karena menilai sebagai kemunduran demokrasi.

TRIBUNJAKARTA.COM/ELGA PUTRA
AKSI DEMO - Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, pihaknya bakal menggelar aksi di depan DPR RI pada 15 Januari 2025 sebagai bentuk penolakan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Mereka menilai langkah tersebut sebagai kemunduran demokrasi dan berpotensi mengembalikan praktik politik ala Orde Baru.

"KSPI dan Partai Buruh menolak Pilkada melalui DPRD, apa itu mau mengembalikan zaman Orde Baru?," ujar Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal dikutip, Jumat (8/1/2026).

Menurut Said Iqbal, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hasil perjuangan reformasi yang tidak boleh ditarik kembali. 

Ia menilai, jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, maka suara rakyat akan tereduksi dan membuka ruang transaksi politik.

"Kami Partai Buruh dan serikat-serikat buruh menolak keras Pilkada nah nanti melalui pemilihan DPRD, tetap pemilihan langsung. 

KSPI dan Partai Buruh bersama rakyat terhadap demokrasi yang mau dibajak," ujar Said Iqbal.

"Jangan bajak demokrasi," lanjutnya.

Said Iqbal mengatakan, pihaknya bakal menggelar aksi di depan DPR RI pada 15 Januari 2025 sebagai bentuk penolakan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD.

Selain itu, mereka juga akan menyuarakan penolakan terhadap UMP yang dianggap belum memenuhi aspirasi kelas pekerja.

"Tanggal 15 Januari kemungkinan kita ke DPR," ujar Said Iqbal.

Berita terkait

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved