Parkir Liar Masih Jadi PR Gubernur Pramono, Pengamat: Tak Boleh Kalah Sama Preman!

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Masalah parkir liar dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung setelah setahun memimpin ibu kota. 

Analis Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menyoroti potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) yang belum tertangani maksimal.

Trubusmenyebut pengelolaan parkir liar seharusnya bisa menjadi sumber pemasukan signifikan bagi APBD DKI Jakarta.

“Trotoar itu masih banyak dipakai untuk parkiran itu, parkir liar itu,” kata Trubus, Kamis (26/2/2026).

Trotoar dan Kolong Tol Dikuasai Kelompok Tertentu

Trubus menilai masih banyak fasilitas publik seperti trotoar hingga kolong tol yang dimanfaatkan sebagai lahan parkir tidak resmi. 

Bahkan, menurutnya, ada lokasi yang diduga dikelola oleh kelompok tertentu.

“Nah itu kan harusnya dipaksakan. Masa Pemprov kalah sama preman? Maksud saya jangan kalah sama preman gitu,” ujarnya.

Ia mencontohkan area sekitar Jatinegara dan kolong tol dekat Stasiun Cakung yang disebutnya dipenuhi parkir liar.

“Kenapa itu enggak dikelola Pemprov saja? Nah dan kemudian kan untuk pemasukan untuk Pemprov,” ucapnya.

Menurutnya, lahan tersebut seharusnya bisa masuk dalam sistem resmi dan menjadi sumber pendapatan daerah, bukan justru bocor di lapangan.

Potensi PAD Dinilai Belum Optimal

Dalam evaluasi setahun kepemimpinan Pramono, Trubus menilai optimalisasi PAD masih menjadi tantangan.

Ia menekankan bahwa Jakarta membutuhkan banyak sumber pembiayaan untuk menjalankan berbagai program, termasuk subsidi transportasi dan penataan wilayah.

“Cari-cari pemasukan kan banyak yang masih terbuka gitu,” tuturnya.

Menurutnya, pembenahan parkir liar bisa menjadi langkah konkret yang langsung berdampak pada kas daerah, sekaligus memperbaiki ketertiban kota.

Evaluasi Kepemimpinan Setahun

Trubus menyebut persoalan parkir liar bukan hanya soal ketertiban, tetapi juga menyangkut wibawa pemerintah daerah dalam menegakkan aturan.