Dialog Interaktif Bareng Legislator, Banyak Anak Muda Kurang Puas Kebijakan Pemprov DKI Jakarta

Elva mengatakan, Jakarta harus berani membuat kebijakan berkelanjutan melalui program bansos yang ada seperti KJP, KJMU dan sebagainya.

Sejauh ini, kebijakan Pemprov DKI Jakarta baru terfokus bagaimana memberikan bansos tanpa memikirkan arah selanjutnya untuk menaikkan taraf kualitas hidup penerimanya.

"Soal bantuan sosial, seharusnya ada graduasi, jadi pemerintah harus mikir terkait kelulusan penerima bansos, ada program lain untuk mengoptimalisasi penerimanya bisa lulus dari lingkaran mereka sebagai penerima bantuan sosial," kata Elva. 

Sementara Ghozi Zulazmi menilai, kegiatan diskusi ini ruang bertukar pikiran antaran warga dan wakil rakyatnya. 

“Hari ini kita berdiskusi banyak hal, mulai dari pendidikan, kesehatan, ruang terbuka hijau, hingga isu disabilitas. Aspirasi mereka tentu akan kami bawa dan perjuangkan dalam kebijakan,” katanya.

Sepanjang diskusi, banyak perhatian besar tertuju pada isu pendidikan, khususnya alokasi anggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Banyak yang menyoroti dana pendidikan dan proyeksinya ke depan. Ini menjadi pengingat bagi Pemprov DKI agar tetap waspada, terutama ketika ada program-program besar," kata Ghozi.

Hal yang sama disampaikan Uwais El-Qoroni, diskusi bertajuk “Touchbase amé DPRD: Rempug Longok Dapur Kebijakan Kité” penting untuk mengenalkan fungsi legalitas kepada masyarakat muda. 

“Kita ingin masyarakat tahu bahwa DPRD bukan hanya memiliki fungsi penganggaran, tetapi juga fungsi pengawasan. Itu yang paling penting,” ujarnya.

BERITA TERKAIT

• Baca juga: Dugaan Asusila di Hutan Kota Cawang, Anggota DPRD DKI ke Pemprov: Tingkatkan Pengawasan!
• Baca juga: Beasiswa LPDP Jakarta Dinilai Strategis Tingkatkan SDM, DPRD Ingatkan Soal Pengabdian
• Baca juga: DPRD DKI Jakarta Cari Solusi Tekan Angka Pengangguran

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita