Komisi A Dorong Validasi Data Dukcapil, Warga Non-Domisili Diminta Dicoret dari KTP DKI
Komisi A DPRD DKI mengapresiasi capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dalam pendataan administrasi kependudukan.
Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Satrio Sarwo Trengginas
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Komisi A DPRD DKI Jakarta mengapresiasi capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dalam pendataan administrasi kependudukan yang telah menembus lebih dari 98 persen pada 2025.
Meski demikian, DPRD menilai masih diperlukan langkah lanjutan untuk menuntaskan sisa data sekaligus memastikan validitasnya.
Terutama terkait warga yang sudah tidak lagi berdomisili di Jakarta namun masih tercatat sebagai pemilik KTP DKI.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, mengatakan pihaknya ingin mengetahui secara rinci siapa saja warga yang belum terdata agar dapat segera dituntaskan.
“Kami ingin tahu siapa saja yang belum terdata agar segera dituntaskan,” kata Yani usai rapat kerja di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian data kependudukan dengan kondisi domisili aktual di lapangan.
“Penduduk yang sudah tidak tinggal di Jakarta, seharusnya tidak lagi memiliki KTP Jakarta,” tegasnya.
Menurut Yani, validasi data menjadi hal krusial untuk mendukung perencanaan pembangunan yang akurat di Ibu Kota.
“Penataan data penting agar benar-benar valid,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto, menyatakan capaian program pada 2025 secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan.
“Pelaksanaan program menunjukkan hasil baik, bahkan ada yang melampaui target,” pungkasnya.
Berita terkait
- Baca juga: Anggota DPRD DKI Kenneth Dorong Parkir Cashless di Tanah Abang, Parkir Liar Harus Ditindak
- Baca juga: DPRD DKI Semprot MRT Jakarta Gara-gara Insiden Penumpang Terjebak di Lift Saat Listrik Padam
- Baca juga: Anggaran Fantastis CCTV Rp256 Miliar, Komisi A Pertanyakan Transparansi Diskominfotik DKI
Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita
| Transjakarta Hadapi “Double Pressure”, Biaya Energi Naik dan Potensi Lonjakan Penumpang |
|
|---|
| Anggaran Fantastis CCTV Rp256 Miliar, Komisi A Pertanyakan Transparansi Diskominfotik DKI |
|
|---|
| DPRD DKI Semprot MRT Jakarta Gara-gara Insiden Penumpang Terjebak di Lift Saat Listrik Padam |
|
|---|
| DPRD Jakarta Desak Gubernur Pramono Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Pansus Perparkiran |
|
|---|
| Tak Ada Pelaksana Tugas dalam Transisi Penggantian Ketua DPRD DKI Jakarta, Begini Tahapan Prosesnya |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/VALIDASI-DATA-PENDUDUK-Anggota-Komisi-A-DPRD-DKI-s.jpg)